Upaya Banding Ditolak, Meliana Pengkritik Volume Azan Ajukan Kasasi

Medan, PANTITA.News – Meliana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan 6 alasan. Memori kasasi itu telah diterima MA pada Rabu (21/11/2018) kemarin. Dengan kasasi tersebut, tim hukum Maliana yakin kliennya bebas karena tidak bersalah dalam kasus itu.

Seperti yang diketahui, Meliana mengkritik volume azan karena terlalu keras pada Juni 2016. Rumah Meliana dirusak oleh massa dan Vihara dibakar.

Pada proses selanjutnya, jaksa menuntut Meliana 18 bulan penjara dan diamini oleh PN Medan pada 21 Agustus 2018. Atas hal itu, Meliana banding tapi ditolak.

“Saya Meliana, percaya kepada tim penasehat hukum saya sudah melakukan yang terbaik dan saya setuju untuk melakukan upaya hukum kasasi. Saya mohon kepada hakim Ketua Mahkamah Agung supaya memberikan putusan atas tuduhan yang tidak pernah saya lakukan,” kata Meliana dalam secarik kertas dari balik penjara.

Setelah banding yang diajukan ditolak, kini pihak Meliana mengajukan kasasi. Adapun 6 alasan yang membuat pihak Meliana yakin menang dengan jalan kasasi, yaitu:

“Pertama, bukti toa dan ampli yang diajukan oleh jaksa malah menjelaskan itu perkara terkait volume, bukan penodaan agama,” kata pengacara Meliana, Ranto Sibarani saat dihubungi detikcom, Kamis (22/11/2018).

Kedua, hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang tidak bisa dibuktikan, tapi mengenyampingkan keterangan Meliana. Ketiga, pidana yang dituduhkan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2018, sementara barang bukti berupa surat pernyataan baru dibuat 2 Desember 2016.

“Jaksa dan penyidik terkesan menunggu keluar Fatwa MUI Sumut terkait penodaan agama Meliana, baru menetapkan Meliana tersangka dan menahan Meliana, sementara fatwa tersebut malah tidak berani dimasukkan sebagai barang bukti, karena prosedur mengeluarkannya tidak lazim,” papar Ranto menuturkan alasan keempat.

Kelima, majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan Fatwa MUI tersebut. Namun dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, fatwa bukan sebagai dasar penegakan hukum, apalagi hukum pidana.

“Keenam, tidak adanya kepastian hukum terkait penerapan pasal 156 a huruf a KUHP. Di mana orang yang merusak dan membakar rumah ibadah dikenakan pasal pengrusakan dan dihukum tidak lebih dari 3 bulan, sementara perkataan Meliana yang dituduh mengucapkan penodaan dan hanya bisa dibuktikan melalui surat pernyataan orang lain, malah dikenakan pasal penodaan agama dan dihukum 18 bulan,” cetus Ranto.

Tinggalkan Komentar