Jokowi Persilakan Ajukan Grasi, Pengacara Baiq Nuril: Tidak Bisa Diajukan

Mataram, PANRITA.News – Kasus yang menjerat Mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Setelah divonis oleh Mahkamah Agung (MA) hukuman penjara 6 bulan dan denda 500 Juta Rupiah, Nuril sempat mendapat perhatian dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi, mengatakan bahwa Nuril dapat mengajukan grasi kepada dirinya sebagai kepala pemerintahan bila merasa belum mendapat keadilan dari putusan Mahkamah Agung.

“Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nuril mencari keadilan. Akan tetapi seandainya, ini seandainya, ya, belum mendapatkan keadilan bisa mengajukan grasi kepada Presiden, memang tahapan-nya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi kepada Presiden, itu bagian saya,” kata Jokowi, Senin (19/11/2018).

Namun, pihak Nuril mengaku tidak akan mengajukan grasi untuk lepas dari jeratan hukum ini. Hal tersebut disampaikan pengacara Nuril, Joko Jumadi.

“Kalau grasi harus diajukan oleh kami, tim hukum atau bu Nuril. Tapi kami tidak mau mengajukan,” kata Jumadi, Selasa (20/11/2018).

Jumadi mengatakan perihal pengajuan grasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi. Dalam aturan itu disebutkan bahwa grasi hanya berlaku bagi seseorang yang dijatuhi hukuman selama dua tahun atau lebih.

Pasal 2 ayat 2 UU 22 tahun 2002 menyebutkan bahwa, “Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.”

Menurut Jumadi, vonis yang diterima kliennya dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) hanya enam bulan penjara.

“Grasi tidak bisa diajukan karena grasi hanya untuk yang pidananya di atas dua tahun,” kata dia.

Jumadi mengatakan bahwa dalam upaya penegakan keadilan bagi Nuril, tim kuasa hukum akan menempuh jalur peninjauan kembali (PK).

“Kami konsentrasi kepada perlawanan hukum dalam bentuk PK,” kata dia.

Untuk diketahui, Nuril menjadi sorotan publik setelah MA menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta di tingkat kasasi karena merekam pembicaraan mantan kepala sekolah SMAN 7 Mataram, Muslim.

Muslim memecat Nuril dan melaporkannya ke Polres Mataram atas dugaan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di tingkat Pengadilan Negeri, Nuril diputus tidak bersalah, karena tidak terbukti mendistribusikan mentransmisikan atau membuat dapat rekaman tersebut diakses publik.

Namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke MA. Lembaga pengadilan tertinggi ini justru memutuskan bahwa Nuril bersalah. Kini, tim kuasa hukum Nuril masih menunggu salinan putusan kasasi MA untuk mengajukan PK.

Tinggalkan Komentar