Wiranto Sebut HTI Tunggangi ‘Aksi Bela Tauhid’

Jakarta, PANRITA.News – ‘Dengan Semangat Ukhuwah Islamiyah, Kita Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa’. Demikian tema yang diangkat pada dialog kebangsaan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/11) pagi.

Dalam pertemuan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengundang berbagai pimpinan lembaga negara dan pimpinan ormas Islam yang ada di Indonesia.

Diberitakan beberapa pejabat negara yang hadir diantaranya, Menteri Agama Lukman Hakim Syarifuddin, Sekretaris Kemenko Polhukam Mayjen Agus Surya Bakti dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo serta beberapa pimpinan atau perwakilan lembaga terkait.

Selain itu, Kemenko Polhukam turut mengundang sebanyak 38 ormas Islam dan sejumlah tokoh Islam. Di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, Persis, Front Pembela Islam, GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni 212.

Adapun utusan ormas Islam yang hadir di antaranya Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini, Ketua PA212 Slamet Maarif, ulama Yusuf Mansyur, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al Khathath, Ketua Front Santri Indonesia Hanif Alatas, Pengurus GNPF-MUI Roudh Bahar, Ketua Front Santri Indonesia Hanif Alatas dan Ketua Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Rahmat Himran.

Dalam pemaparannya, Wiranto mengatakan bahwa dialog ini bertujuan untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan negara usai peristiwa pembakaran bendera bertuliskan Kalimat Tauhid di Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

“(Pembakaran bendera) terjadi satu kecamatan, tapi kok berkembangnya sampai ke negara, ke Indonesia yang begitu luas. Tiga orang bisa sebabkan 120 juta orang bisa kena akibatnya, ini tak adil,” ungkap Wiranto.

Selain itu, Wiranto menduga bahwa aksi ‘Bela Tauhid’ yang digelar beberapa waktu lalu telah ‘ditunggangi’ oleh pihak-pihak yang memilki kepentingan politik. Salah satunya, menurut Wiranto, adalah para anggota eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Saya juga ingatkan terkait teman-teman yang demonstrasi, hati-hati demo yang punya niat baik untuk membangun pemahaman yang positif terkadang ditunggangi pihak lain untuk kepentingan politik,” katanya.

Adapun status badan hukum HTI sudah dicabut lewat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 30.AH.01.08 Tahun 2017 tanggal 19 Juli 2017.

Menurut dia, aksi-aksi itu itu lantas berubah menjadi besar dan memiliki indikasi mengacaukan stabilitas keamanan nasional.

“Terus terang, banyak yang kemudian nunggangin. Tadi saya tayangkan untuk demo yang 2 kali itu ternyata dimanfaatkan temen-temen HTI untuk tetap eksis sebagai organisasi,” kata dia.

Melihat hal itu, Wiranto mengajak seluruh ormas Islam untuk berdialog dan menyelesaikan persoalan itu dengan semangat persaudaraan.

Hal itu bertujuan agar Indonesia tak bernasib sama seperti negara-negara di Timur Tengah yang porak poranda karena tak memiliki semangat kebersamaan dalam menjaga stabilitas keamanan negaranya.

“Nah ini ada indikasinya mau enggak stabil. Ada eskalasinya, harus kita cegah,” kata dia.

“Saya kira, bapak-bapak lebih paham soal itu, makanya saya enggak berani masuk ke wilayah (pembahasan bendera) itu, saya hanya mengajak, mari kita coba selesaikan dengan cara ukhwah,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar