Indonesia Perintahkan Pekerja Bantuan Asing Tinggalkan Palu

Pekerja Asing

Pekerja Asing

Palu, PANRITA.News – Pemerintah Indonesia memerintahkan pekerja bantuan asing independen untuk meninggalkan wilayah yang terkena bencana gempa di Palu, Sulawesi. Pemerintah mengatakan NGO asing harus segera memulangkan stafnya dari wilayah itu.

Jumlah resmi korban tewas akibat gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah telah mencapai 1.948 orang dengan korban terbesar dan terparah berada di Kota Palu, sebuah kota kecil yang porak poranda oleh bencana.

Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang hilang, tetapi bisa jadi sebanyak 5.000, kata Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

Sekitar 70 Ribu orang telah mengungsi.

Indonesia biasanya enggan dilihat sebagai negara yang mengandalkan bantuan pihak luar untuk menangani bencana, dan telah menolak bantuan asing tahun lalu ketika gempa mengguncang Pulau Lombok.

Namun Indonesia akhirnya menyatakan menerima bantuan dari luar negeri pasca gempa bumi berkekuatan 7,5 skala richter dan tsunami melanda pantai barat Sulawesi pada tanggal 28 September.

Meski demikian Itu sejumlah kelompok asing mengaku mereka menghadapi kesulitan dan bingung mengenai kebijakan tersebut.

Ada pembatasan jangka panjang pada kegiatan para pekerja bantuan asing, dan badan bencana nasional, dalam pesan mereka di akun Twitternya menetapkan aturan bagi organisasi non-pemerintah (LSM) asing.

Kelompok-kelompok asing tidak diizinkan untuk “langsung pergi ke lapangan” tetapi harus melakukan semua kegiatan dalam kemitraan dengan mitra lokal, “katanya.

“Orang asing yang bekerja dengan LSM asing tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas apa pun di lokasi yang terkena dampak,” kata lembaga itu dalam pemberitahuan ber-bahasa Inggrisnya.

LSM asing yang telah mengerahkan staf asing mereka disarankan untuk segera menarik kembali stafnya keluar dari Palu. ABC juga mendapat salinan surat dari otoritas Indonesia yang ditujukan kepada pihak LSM.

“Kami menghargai kebaikan hati dan solidaritas yang ditunjukan. Tetapi, berdasarkan keputusan dari pemerintah Indonesia… dukungan di area pencarian dan penyelamatan begitu juga layanan kesehatan dan medis itu tidak diperlukan,” demikian bunyi surat itu.

Ketua Dewan Pembangunan Internasional Australia, Marc Purcell, mengatakan dia belum pernah melihat surat seperti itu.

“Informasi terbaru yang kami miliki adalah bahwa pemerintah Indonesia memiliki tawaran dari 29 negara dan 102 LSM internasional … bukan hanya dari Australia, tetapi total 17 negara, jadi bencana ini dengan cepat menjadi latihan logistik yang sangat besar untuk pemerintah Indonesia, “katanya.

Marc Purcell mengatakan Australia harus menghormati keputusan indonesia.

Beberapa pekerja bantuan asing telah berada di zona bencana, termasuk beberapa diantaranya mencari penyintas ditengah reruntuhan bangunan di Palu, sementara itu 1500 kilometer di timur laut ibukota, Jakarta, sebuah kelompok asal Jerman membawa sistem pemurnian air.

Isu sensitif jelang pilpres

Selain karena hendak menunjukan mereka mampu menangani bencana, pemerintah Indonesia berhati-hati untuk bersikap terlalu terbuka dengan bantuan asing karena dapat menjadi celah kritik lawan politiknya.

Ada resistensi khusus terhadap kehadiran personil militer asing karena hal itu dapat dilihat sebagai pelanggaran kedaulatan.

“Ada kepekaan politik, terutama menjelang pilpres yang akan datang dan kedaulatan menjadi isu lain,” Keith Loveard, senior analis pada perusahaan konsultan dan risiko pada Concord Consulting, merujuk pada pilpres di negara mayoritas muslim di Indonesia.

Banyak negara mengatur kegiatan kelompok bantuan asing tetapi pembatasan kadang-kadang disisihkan setelah bencana besar. Banyak pengungsi di Sulawesi tinggal di tenda pengungsian di Palu dan bukit-bukit di sekitarnya.

Sebuah rencana untuk merelokasi komunitas sudah dilontarkan, kata lembaga itu. Pemerintah mengalokasikan 560 miliar rupiah ($ 51,9 juta) untuk bantuan gempa dan mengatakan sekitar 20 negara telah menawarkan bantuan.

Pada tahun 2004, gempa bumi di pulau Sumatra telah memicu tsunami di Samudra Hindia yang menewaskan 226.000 orang di 13 negara, termasuk lebih dari 120.000 di Indonesia.

Pemerintah asing dan kelompok bantuan memainkan peran utama dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan di tahun 2004.

Sumber: Republika |

Tinggalkan Komentar