Begini Kronologi KPK Tangkap Tangan Abdul Latif

Jakarta, PANRITA.News - Ketua KPK Agus Raharjo menceritakan detail mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sungai Hulu Tengah, Abdul Latif di wilayah Kalimantan Selatan.Awalnya, pada Kamis, 4 Januari 2018, sekira pukul 09.20 WIB, tim mengamankan Donny Witono di Bandara Juanda, Surabaya. Saat itu, Donny akan terbang dari Surabaya menuju Banjarmasin.Kemudian, tim yang berbeda di Kalsel juga bergerak mengamankan Fauzan Rifani di rumahnya di daerah Hulu Sungai Tengah. Dari rumah Kadin Barabai tersebut, tim menyita beberapa buku tabungan Bank Mandiri."Kemudian, tim mengamankan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif di kantornya dan membawa ke rumah dinasnya. Dari rumah dinas Abdul Latif, tim mengamankan uang sekira Rp65 juta di dalam brankas serta menyita sejumlah buku tabungan dari beberapa bank," kata Agus seperti dikutip inilah.com, Jumat (5/1/2018).Selanjutnya, tim bergerak mengamankan Abdul Basit di Pasar Khusus Murakata Barat, Barabai. Pergerakan tim satgas dilanjutkan dengan mengamankan RYA dan TMN yang sedang berada di ruang kerja RYA di RSUD Damanhuri.

"Setelah melakukan gelar perkara, KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif sebagai tersangka. Dia ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan pengerjaan pembangunan RSUD Damanhuri Barabai, tahun anggaran 2017," ungkapnya

Selain Abdul Latif, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Ketiga tersangka lainnya tersebut yakni, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani, Direktur Utama (Dirut) PT Sugriwa Agung Abdul Basit, serta Dirut PT Menara Agung Donny Winoto.Sebagai pihak yang diduga penerima uang suap, Abdul Latif, Abdul Basit, dan Fauzan Rifani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.Sedangkan sebagai pihak pemberi suap, Donny Winoto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jakarta, PANRITA.News – Ketua KPK Agus Raharjo menceritakan detail mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sungai Hulu Tengah, Abdul Latif di wilayah Kalimantan Selatan.

Awalnya, pada Kamis, 4 Januari 2018, sekira pukul 09.20 WIB, tim mengamankan Donny Witono di Bandara Juanda, Surabaya. Saat itu, Donny akan terbang dari Surabaya menuju Banjarmasin.

Kemudian, tim yang berbeda di Kalsel juga bergerak mengamankan Fauzan Rifani di rumahnya di daerah Hulu Sungai Tengah. Dari rumah Kadin Barabai tersebut, tim menyita beberapa buku tabungan Bank Mandiri.

“Kemudian, tim mengamankan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif di kantornya dan membawa ke rumah dinasnya. Dari rumah dinas Abdul Latif, tim mengamankan uang sekira Rp65 juta di dalam brankas serta menyita sejumlah buku tabungan dari beberapa bank,” kata Agus seperti dikutip inilah.com, Jumat (5/1/2018).

Selanjutnya, tim bergerak mengamankan Abdul Basit di Pasar Khusus Murakata Barat, Barabai. Pergerakan tim satgas dilanjutkan dengan mengamankan RYA dan TMN yang sedang berada di ruang kerja RYA di RSUD Damanhuri.

“Setelah melakukan gelar perkara, KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif sebagai tersangka. Dia ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan pengerjaan pembangunan RSUD Damanhuri Barabai, tahun anggaran 2017,” ungkapnya

Selain Abdul Latif, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Ketiga tersangka lainnya tersebut yakni, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani, Direktur Utama (Dirut) PT Sugriwa Agung Abdul Basit, serta Dirut PT Menara Agung Donny Winoto.

Sebagai pihak yang diduga penerima uang suap, Abdul Latif, Abdul Basit, dan Fauzan Rifani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pihak pemberi suap, Donny Winoto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tinggalkan Komentar