Makassar, PANRITA.News — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membahas rencana perluasan Program Revitalising Informal Settlements and their Environments (RISE) bersama Konsulat Jenderal (Konjen) Australia, Todd Dias, dan tim Monash University di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin, 22 Juni 2026.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Australia, dan kalangan akademisi dalam mengembangkan solusi sanitasi berbasis alam yang berkelanjutan.

Program RISE yang telah berjalan selama sembilan tahun di Kota Makassar merupakan kolaborasi riset dan implementasi infrastruktur berbasis alam (nature-based solutions) yang bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, pengelolaan air, serta kesehatan masyarakat di kawasan permukiman informal dan wilayah rawan banjir.

Dalam pertemuan itu, Program Co-Director RISE, Diego Ramirez, menjelaskan bahwa pendekatan utama RISE tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur sanitasi, tetapi juga melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

Menurut dia, setiap solusi dirancang berdasarkan karakteristik wilayah sehingga mampu menghadirkan sistem sanitasi dan pengelolaan air yang berkelanjutan.

“Pendekatan infrastruktur berbasis solusi alam ini mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat,” ujar Diego.

Ia menambahkan, penerapan infrastruktur hijau seperti lahan basah buatan (constructed wetlands) telah menunjukkan dampak positif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan warga di lokasi-lokasi intervensi.

Keberhasilan pelaksanaan Program RISE di Makassar mendapat perhatian dalam berbagai forum internasional yang membahas pembangunan berkelanjutan dan kesehatan lingkungan. Selama sembilan tahun implementasi, program tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara perbaikan sanitasi dengan peningkatan kesehatan anak-anak, khususnya dalam menurunkan risiko penyakit saluran pencernaan.

Program RISE juga melibatkan berbagai mitra akademik dan lembaga penelitian dalam memantau dampak intervensi sanitasi terhadap kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis riset tersebut menjadi salah satu kekuatan utama program dalam memastikan setiap intervensi memberikan manfaat yang terukur bagi warga.

Melalui implementasi Program RISE, Kota Makassar berhasil masuk lima besar dunia dalam ajang penghargaan internasional WRI Ross Center Prize for Cities. Penghargaan tersebut diumumkan di New York pada April 2026. Makassar terpilih bersama sejumlah kota dari berbagai negara setelah melalui proses seleksi yang melibatkan sekitar 300 kota di seluruh dunia.

Capaian tersebut memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu contoh praktik pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan dan kesehatan masyarakat di tingkat internasional.

Hingga kini, enam lokasi percontohan, yakni Batua, Bonolengga, Barombong, Untia, Tallo, dan Kaluku Bodoa, telah selesai dibangun dengan dukungan Pemerintah Australia. Sementara itu, enam lokasi berikutnya tengah dipersiapkan.

Melihat capaian tersebut, Pemerintah Australia mengusulkan Makassar menjadi pusat pelatihan nasional (training center) Program RISE. Pusat pelatihan itu direncanakan berlokasi di Universitas Hasanuddin agar pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dapat belajar langsung dari pengalaman Makassar sebelum mengembangkan program serupa di daerah masing-masing.

Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, menilai pengalaman Makassar menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan program ke berbagai daerah.

Menurut dia, dibandingkan memulai program di wilayah baru yang membutuhkan waktu cukup panjang untuk membangun kepercayaan masyarakat, pengalaman yang telah dimiliki Makassar dapat menjadi referensi berharga dalam mempercepat proses ekspansi Program RISE di Sulawesi Selatan.

Selain perluasan wilayah, pembahasan juga menyoroti pentingnya skema pendanaan bersama (co-funding) antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah guna menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Menanggapi hal tersebut, Fatmawati Rusdi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pengembangan program tersebut. Menurutnya, tantangan sanitasi di kawasan perkotaan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

Pengembangan program ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada aspek kesehatan, sanitasi, dan lingkungan perkotaan yang inklusif.

Selain mendukung target sanitasi layak, pendekatan yang dikembangkan melalui Program RISE juga dinilai relevan untuk memperkuat ketahanan kawasan perkotaan terhadap banjir dan dampak perubahan iklim. Program ini tidak hanya menjawab persoalan sanitasi, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat dan adaptif terhadap tantangan perkotaan di masa depan.

Fatmawati mengungkapkan masih banyak rumah di kawasan kumuh Kota Makassar yang membutuhkan peningkatan akses terhadap layanan sanitasi yang layak. Berbagai kendala, mulai dari karakteristik kawasan hingga partisipasi masyarakat, masih menjadi tantangan dalam upaya penanganannya.

Karena itu, ia menilai pendekatan yang dikembangkan melalui Program RISE dapat menjadi salah satu solusi efektif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perubahan sejak tahap awal.

“Yang dibangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, program seperti ini memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan,” kata Fatmawati.

Selain sanitasi, Fatmawati juga mendorong agar pengelolaan sampah menjadi bagian dari pengembangan program ke depan. Menurutnya, persoalan sampah merupakan tantangan yang dihadapi hampir seluruh kawasan perkotaan di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Parepare, dan Palopo.

“Masalah sampah harus dimulai dari rumah tangga. Karena itu, edukasi masyarakat menjadi bagian yang sangat penting agar pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan perubahan perilaku,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Deputi Infrastruktur Bappenas sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Program RISE agar dapat diperluas implementasinya secara nasional.

Fatmawati juga menyampaikan akan memperkenalkan peta jalan (roadmap) Program RISE kepada para bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan agar pemerintah kabupaten dan kota memahami manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta pentingnya komitmen daerah dalam mendukung keberhasilan program.

Dukungan pemerintah kabupaten dan kota dinilai menjadi faktor penting agar model yang telah berhasil diterapkan di Makassar dapat direplikasi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Dengan sinergi antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap pendekatan yang dikembangkan melalui RISE dapat memperluas akses sanitasi yang layak, meningkatkan kualitas kesehatan warga, sekaligus menghadirkan lingkungan perkotaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (*)