Jakarta, PANRITA.News – Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sempat berencana memanggil Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pengembang dari Meikarta. Hal itu dilakukan untuk meminta kejelasan tentang perkara perizinan mega proyek itu. Ia mengatakan ingin mengetahui duduk perkara proyek tersebut.
Namun kali ini, Ridwan Kamil enggan berkomentar lebih jauh terkait kasus suap Meikarta tersebut. Ia tak ingin mendahului proses hukum yang sedang berlangsung.
“Saya tidak akan berkomentar lebih jauh, kan dilarang berkomentar, nanti salah lagi. Mohon maaf,” kata dia di Djakarta Theater, Minggu, 28 Oktober 2018.
Bungkamnya Ridwan Kamil setelah sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau dirinya tidak melakukan upaya untuk menghambat penanganan kasus suap Meikarta.
“Kami ingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berisiko menghambat penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK. Karena, tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang akan dipanggil tersebut juga merupakan saksi bagi KPK,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, (26/10/2018).
Rencana Ridwan Kamil memanggil pihak itu menyusul terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Meikarta. KPK menyangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas Kabupaten Bekasi menerima suap untuk memuluskan proses perizinan proyek Meikarta.
Sumber: tempo.co.id
Comment