UIN Alauddin, PANRITA.News – Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) terus mengawasi persiapan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 50 mahasiswa calon penerima di UIN Alauddin Makassar. Proses ini akan menggunakan platform E-Wallet Link Aja.
Pertemuan monitoring tersebut berlangsung secara hybrid, dengan sebagian berlangsung secara offline di Ruang Akreditasi lantai 1 gedung Rektorat, dan sebagian lagi secara online melalui platform Microsoft pada hari Selasa (10/10/2023).
Dalam kesempatan ini, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Muhammad Khalifa Mustami, M.Pd, mengungkapkan bahwa beberapa tahapan persiapan telah dilakukan.
Pada Kamis pekan lalu, kata Dia, pihaknya telah melakukan wawancara dengan 1.123 calon penerima KIP. “Semua calon penerima telah menjalani proses wawancara,” jelasnya.
Langkah berikutnya adalah mempersiapkan survei lapangan terkait dengan tahapan rekrutmen penerima KIP.
“Selanjutnya survei lapangan tujuannya adalah untuk memvalidasi data yang telah diberikan oleh calon penerima,” paparnya.
“Hal ini penting untuk mencegah data palsu dan menekankan pentingnya verifikasi faktual terhadap data yang diberikan,” tambahnya.
Menurutnya, proses digitalisasi penyaluran KIP yang dikembangkan oleh Kemenag bersama PT Fintek Karya Nusantara bersama 7 PTKIN merupakan langkah maju dalam upaya digitalisasi pelayanan.
“Digitalisasi ini bertujuan untuk meminimalisir kendala yang mungkin muncul di lapangan,” tukasya.
Muh Iqbal, Tim Monitoring dari Kemenkeu RI, menjelaskan urgensi penyaluran bantuan sosial non-tunai melalui Link Aja sebagai bagian dari upaya percepatan penyaluran.
Selain itu, ini juga menjadi alternatif kanal penyaluran yang mendukung penerima KIP Kuliah, dengan menyediakan omnichannel penyaluran bantuan non-tunai.
Lebih lanjut, digitalisasi ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas penyelenggara bantuan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi pada LKD, yang dapat mencatat pemakaian dana secara sistematis, memudahkan monev, serta mendukung peningkatan literasi keuangan inklusi dan keuangan digital bagi para penerima KIP Kuliah.
Selain itu, hal ini juga mendukung gerakan nasional non-tunai untuk menciptakan masyarakat tanpa uang tunai
Tinggalkan Komentar