4 Orang Pemalsu Sertifikat Vaksinasi Ditangkap

Polda Jabar merilis pelaku dan barang bukti kasus pemalsuan sertifikat vaksin corona. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Empat orang pria berinisial JR, IF, MY, dan HH, ditangkap jajaran Ditreskrimsus Polda Jabar. Empat orang itu ditangkap karena memalsukan sertifikat vaksinasi virus corona.

Penangkapan keempat orang itu bermula saat polisi menemukan adanya akun Facebook dengan nama Jojo yang menawarkan sertifikat vaksin tanpa melakukan penyuntikan.

“Sindikasi pertama adalah mulai bulan Agustus kita lakukan profiling yang diduga melakukan pemalsuan,” kata Dirreskrimsus Polda Jabar Kombes Arif Rachman dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (14/9).

Ditampilkan juga barang bukti kejahatan dan para tersangka yang memakai baju tahanan warna kuning.

Arif menuturkan, sertifikat vaksin itu ditawarkan pelaku dengan tarif Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Pengguna jasa pembuatan sertifikat hanya tinggal menyerahkan NIK kemudian pelaku mengakses website Primary Care (PCare) dan memasukkan data pengguna jasa.

PCare merupakan aplikasi milik BPJS Kesehatan yang digunakan untuk merekam data vaksinasi mulai dari pendaftaran, skrining kesehatan hingga hasil pelaporan pelayanan vaksinasi.

Dari hasil pemeriksan polisi, empat pelaku telah menerbitkan sembilan sertifikat vaksin palsu dan memperoleh untung senilai Rp 1,8 juta.

“Pelaku JR memasukkan data berupa NIK pemesannya dan pemesan akan mendapatkan sertifikat vaksin Covid tanpa melakukan penyuntikan vaksin terlebih dahulu,” ujar Arif.

Setelah menangkap JR, polisi melakukan pengembangan dan mengungkap praktik pemalsuan sertifikat lainnya dengan tersangka IF, MY, dan HH.

IF merupakan mantan relawan vaksinasi yang memiliki akses terhadap situs PCare. Mereka telah menerbitkan 26 sertifikat vaksin palsu.

“Mungkin dengan pengalaman dia menjadi sukarelawan bagaimana penerbitan surat vaksin dan sebagainya, maka yang bersangkutan menyalahgunakan,” tutur dia.

Arif mengatakan, tiap sertifikat vaksinasi palsu ditawarkan pada para pengguna dengan tarif senilai Rp 200 ribu. IF dan MY berperan sebagai agen pemasaran yang bertugas untuk menawari pengguna jasa sedangkan IF berperan mengakses situs karena pernah bertugas sebagai relawan vaksinasi.

“Ini sindikasi karena yang pertama ada yang masuk secara ilegal yang masuk ke aplikasi, kedua ada yang memasarkan, maka ini sindikasi. Ketiga adalah ada pengguna atau user sehingga lengkaplah term-nya adalah sindikasi,” kata dia.

Akibat perbuatannya, JR disangkakan Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 9 ayat 1 huruf c UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat 2 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 48 ayat 1 Jo Pasal 32 ayat 1 dan atau Pasal 51 ayat 1 Jo Pasal 36 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia diancam pidana 5 hingga 12 tahun penjara.

Sementara itu, IF, MY, dan HH, disangkakan Pasal 46 Jo Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 51 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 56 KUHPidana dengan ancaman kurungan di atas 12 tahun.

Tinggalkan Komentar