Front Persatuan Islam Dideklarasikan, Ini Nama-nama Deklaratornya

Laskar Front Pembela Islam (FPI). (Foto: CNN Indonesia)

Jakarta, PANRITA.News – Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan pemerintah. Namun kini sejumlah tokoh FPI langsung mendeklarasikan terbentuknya Front Persatuan Islam.

Wakil Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI, Aziz Yanuar, mengatakan, Organisasi ini bukan perubahan atas FPI yang sudah dilarang, melainkan organisasi yang dibentuk baru.

“Iya, Front Persatuan Islam (FPI). Bukan berubah, itu kendaraan baru. Sudah deklarasi,” kata Aziz seperti dikutip dari JawaPos.com, Kamis (31/12/2020).

Deklarator dari Front Persatuan Islam ini termasuk Munarman, sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Umum FPI sekaligus pengacara Habib Rizieq.

Selain Munarman, nama-nama lain yang menjadi deklarator adalah Habib Abu Fihir Alattas, Tb Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas SH, Habib Ali Alattas S.Kom, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M Luthfi.

Lebih lanjut, Aziz mengatakan, fenomena pembubaran FPI sudah pernah terjadi pada era Nasakom. Pada masa itu, ormas dan partai politik yang menentang rezim langsung dibubarkan.

“Pelarangan Front Pembela Islam saat ini adalah merupakan de javu alias pengulangan dari rezim Nasakom yang lalu,” jelasnya.

Atas dasar itu, FPI memutuskan membuat kendaraan baru untuk lahan perjuangan. Untuk kepentingan membela agama, bangsa, dan negara.

Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, saat ini ormas FPi tidak lagi memiliki legal standing sebagai organisasi di Tanah Air. Oleh sebab itu, semua aktivitas FPI adalah aktivitas terlarang dan tidak mempunyai dasar hukumnya.

FPI dinilai telah melakukan sejumlah pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini tertuang dalam keputusan bersama Menkum HAM, Mendagri, Jaksa Agung, Menkominfo, Kapolri dan BNPT.

“Karena FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas atau sebagai organisasi biasa,” ungkap Mahfud dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020)

Tinggalkan Komentar