Kapolri Tunjuk Irjen Boy Rafli Pimpin BNPT, ART: Itu Sudah Tepat!

Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha. (Ist)

Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha. (Ist)

Jakarta, PANRITA.News – Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) menanggapi pertanyaan Indonesia Police Watch (IPW) yang menganggap penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai kepala Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Telegram Rahasia (TR) Kapolri cacat administrasi.

ART menilai bahwa penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai kepala BPNT sudah tepat dan tidak ada pelanggaran.

“Kalau menurut saya itu tidak ada sebuah pelanggaran atau melampui kewenangan seorang Presiden, Kapolri itu sudah tepat dalam proses pengangkatan Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai kepala BNPT,” kata ART dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/4/2020).

Menurut Senator DPD asal Sulawesi Tengah (Sulteng) ini, secara adminstrasi memang komjen Suhardi Alius ini sudah masuk masa purna bhakti/pensiun bisa saja diperpanjang sepanjang ada usulan atau permintaan dari presiden karena memang usernya adalah presiden, jadi tergantung siapa yang beliau inginkan dan dianggap cakap dalam memimpin institusi BNPT ini.

“Jadi proses dari pada pengangkatan Irjen Boy Rafli Amar itu usulan kan dari Kapolri ke Presiden, proses Wanjaknya pun itu ada di Istana bukan di Polri untuk wanjak dari pada Kepala BNPT, jadi walaupun Kapolri mengusulkan saudara Irjen Boy Rafli untuk menjadi kepala BNPT jika Presiden menolak itu kan hak prerogatif seorang Presiden, ternyata dalam Proses pengusulan untuk menjadi kepala BNPT Irjen Boy Rafli diterima, hal mengenai TR dalam institusi Polri artinya secara administrasi bahwasanya Irjen Pol Boy Rafli itu mendapatkan posisi atau jabatan menjadi kepala BNPT, jadi TR itu yang dikeluarkan oleh institusi Polri hanya menunjukkan bahwa jabatan baru seorang Boy Rafli adalah Kepala BNPT,” jelas Abdul Rachman Thaha.

Olehnya itu, ART menegaskan bahwa yang mengangkat dan memberhentikan seorang Kepala BNPT memang tetap adalah Presiden sesuai dengan PP No 46 Tahun 2010 Tentang BNPT.

“Jadi yang meng-SK-kan seorang Kepala BNPT itu adalah tetap Presiden bukan Kapolri,” ujarnya.

“Jadi IPW ini jangan selalu meganggap sesuatu itu selalu salah. Sosial control itu memang perlu, mengkritisi sesuatu itu harus yang punya nilai, hal yang tidak masalah jangan di permasalahkan,” tutup ART.

Tinggalkan Komentar