Jokowi Tolak Pembebasan Napi Koruptor

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menolak rencana pembebasan narapidana (Napi) koruptor dari lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Rencana tersebut sebelumnya diusulkan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah penularan Covid-19 melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Penolakan usulan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas yang membahas laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui video konferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/4/2020).

“Jadi mengenai PP No 99/2012, perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan hanya untuk napi pidana umum,” kata Jokowi.

Dijelaskan, memang banyak negara-negara lain yang membebaskan napi untuk mencegah penyebarluasan paparan virus di lapas-lapas mereka. Iran telah membebaskan 95.000 napi dan Brasil membebaskan sekitar 34.000 napi.

Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini lebih menyetujui pembebasan napi pidana umum daripada membebaskan napi koruptor.

“Minggu lalu saya sudah menyetujui. Saya ingin menyampaikan bahwa napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita,” tegas Jokowi.

Pembebasan napi pidana umum dilakukan karena lapas yang ada di Indonesia sudah kelebihan kapasitas. Sehingga, sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19 di lapas-lapas tersebut.

Kendati demikian, napi pidana umum tersebut tidak dibebaskan begitu saja oleh pemerintah, tetap ada syarat dan kriteria dan pengawasan yang ketat.

Tinggalkan Komentar