Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Bagaimana Nasib Kelebihan Bayar Bulan Sebelumnya?

BPJS Kesehatan (Ist).

Jakarta, PANRITA.News – Mahkamah Agung (MA) akhirnya membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

MA Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan,” ucap ketua majelis, Supandi yang didampingi anggota majelis, Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi.

Lantas bagaimana dengan masyarakat yang sudah membayar iuran dengan tarif per 1 Januari 2020?

Menjawab hal itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, kelebihan bayar tersebut menjadi hak peserta.

“Jika ada kelebihan, itu hak peserta. Tentu diperhitungkan,” ujar Iqbal, seperti dikutip kumparan, Selasa (10/3).

Iqbal kemudian menjelaskan, iuran yang sudah telanjur dibayar sesuai kenaikan tersebut bisa menjadi saldo peserta. Sehingga dapat digunakan untuk memotong iuran di bulan selanjutnya.

“Bisa digunakan sebagai saldo iuran bulan depan,” jelasnya.

Kendati begitu, Iqbal mengatakan saat ini BPJS Kesehatan masih menunggu salinan putusan MA. Sehingga belum bisa menindaklanjuti keputusan yang telah ditetapkan itu.

Lantaran hal itu pula, kata Iqbal, sampai saat ini mereka masih mengacu pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Penurunan iuran BPJS Kesehatan masih menunggu aturan baru dari pemerintah.

“Belum terima, makanya harus kita pelajari detailnya putusan MA. Kalau hari ini masih Perpres 75 Tahun 2019. Kalau sudah jelas tentu akan disesuaikan. Hak-hak peserta tetap diperhitungkan,” tegas Iqbal.

Tinggalkan Komentar