28 Rekannya Dipecat, Ratusan Mahasiswa UKI Paulus Kepung LLDikti Wilayah IX

28 Rekannya Dipecat, Ratusan Mahasiswa UKI Paulus Kepung LLDikti Wilayah IX

Demonstrasi Mahasiswa UKI Paulus Makassar di Kantor LLDIKTI Wilayah IX. Senin, (27/1/2020).

Makassar, PANRITA.News – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Aspiratif Mahasiswa (LAM) Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus mengepung Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo, Jl. Bung KM 9 Tamalanrea Makassar, Senin (27/1/2020).

Mereka menuntut pencabutan Surat Keterangan Droup Out (SK DO) 28 mahasiswa UKI Paulus Makassar.

Jendral lapangan, Cakra mengatakan hal ini sebagai respon solidaritas terhadap 28 mahasiswa yang di DO gara-gara demo di kampusnya.

Mereka meminta LLDIKTI turut andil dalam mengevaluasi dan mendesak pihak kampus UKI Paulus untuk segera mencabut SK DO yang dianggap maladministratif.

“Kami ingin LLDIKTI menjalankan fungsinya sebagai lembaga layanan pendidikan tinggi yaitu untuk mengevaluasi dan menyarankan pencabutan SK DO terhadap 28 mahasiswa,” kata Cakra.

Bukan hanya itu, Cakra juga kembali mempersoalkan kebijakan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang telah diberlakukan oleh pihak kampus UKI Paulus pada tahun 2016, yakni pembatasan IPK dan Semester yang termaktub dalam Peraturan Rektor UKI Paulus Nomor : 045/SK/UKIP.02/2018 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, BAB IV tentang Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti yang tertera pada pasal 9.

Mengenai aturan Ormawa pada pasal 9 poin 4 berbunyi “Pengurus Ormawa harus mahasiswa dengan status aktif, maksimal merupakan mahasiswa semester 4,5, dan 6 dan dengan IPK minimal 3,0 berdasarkan keterangan resmi Kepala Prodi/Dekan”.

“Kiranya LLDIKTI juga mengevaluasi dan menyarankan kepada pihak birokrasi UKI Paulus untuk sesegera mungkin merevisi aturan Rektor tentang pedoman Ormawa, karena aturan tersebut sudah terlalu jauh mengintervensi internal ormawa,” tegasnya.

Dalam aksi unjuk rasa ini, akhirnya mendapat respon dari LLDIKTI. Seluruh perangkat aksi dan 28 mahasiswa korban kekerasan akademik pun diajak berdialog oleh Sekretaris LLDIKTI. Dari hasil kesepakatan mediasi, Sekretaris LLDIKTI pun menjanjikan penyelesaian kasus yang menimpa 28 mahasiswa.

“Pihak LLDIKTI akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut,” terang Cakra.

Cakra menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan dan membawa perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk jalur hukumnya.

Diketahui, pada tanggal 24 Januari, pihak kampus telah mengeluarkan SK DO pemecatan secara terhormat kepada 28 mahasiswa tersebut yang beberapa diantaranya merupakan petinggi lembaga mahasiswa.

Tinggalkan Komentar