Nasib Natuna di Bawah Aneksasi Negeri Tirai Bambu

Kapal Coast Guard China di ZEE Indonesia. (ANTARA FOTO)

Kapal Coast Guard China di ZEE Indonesia. (ANTARA FOTO)

Indonesia adalah negeri dengan wilayah lautan yang luasnya mencapai 70% dari total wilayah keseluruhan. Kekayaan laut ini tentunya berbanding lurus dengan hasil laut yang melimpah setiap tahunnya sepeti ikan, mutiara, rumput laut, kerang dan hasil laut lainnya. Sungguh kekayaan alam yang sangat mengagumkan.

Hanya saja, dengan kekayaan laut yang memukau, Indonesia kini menjadi santapan yang menggoda bagi para pencari keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan batas-batas negara. Awal tahun 2020 ini, Indonesia digegerkan dengan masuknya kapal-kapal pencari ikan dari China ke Perairan Natuna yang berada di wilayah perbatasan bagian ra Indonesia yang masuk di area Laut Cina Selatan (LCS). Bukan hanya kapal nelayan, kapal-kapal tersebut juga diiringi oleh kapal coast guard China.

Apa yang dilakukan Pihak China ternyata memiliki alasan. Laman cnbcindonesia.com (3/1/2019) menceritakan bahwa Cina mengklaim wilayah LCS sebagai wilayahnya. Hal ini didasarkan pada peta yang dikeluarkan oleh Cina tentang nine dash line (NDL). NDL adalah istilah yang dikeluarkan oleh Cina sendiri. Pihak Cina mengklaim bahwa daerah LCS adalah miliknya. Salah satu alasannya karena nenek moyangnya sudah ratusan tahun menangkap ikan di perairan ini.

Padahal, daerah LCS ini bukanlah milik Cina saja. Ada beberapa negara yang mengelilingi lautan ini. Sebut saja Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Kelima negara itu mengklaim memiliki wilayah di LCS berdasarkan aturan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982. Tata aturan pembagian wilayah laut yang disepakati dunia internasional. Sayangnya, Cina bersikukuh memakai aturannya sendiri, yaitu NDL.

Natuna adalah salah satu ‘mutiara besar’ Indonesia. Bagaimana tidak, kekayaan alamnya sungguh mempesona, tak tanggung-tanggung terdapat 23.499 ton potensi cumi-cumi per tahun di Natuna. Potensi per tahun lobster ada 1.421 ton, kepiting, 2.318 ton, rajungan 9.711 ton. Sedangkan untuk komoditas perikanan tangkap potensial Kabupaten Natuna terbagi dalam dua kategori, yaitu ikan pelagis dan demersal, di mana potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton/tahun (detikcom, 5/1/2020).

Selain karena kekayaan alam yang melimpah ternyata Cina memiliki strategi Geopolitik, yaitu : (1) Membuat terusan KRA yang menembus Thailand hingga ke Laut Cina Selatan. Rencana ini dubuat sebagai antisipasi ditutupnya Selat Malaka yang hari ini menjadi jalur utama kapal-kapal Cina yang membawa bahan bakar dari Timur Tengah. Selat Malaka walaupun berada di antara Malaysia dan Indonesia, ternyata dikendalikan oleh AS yang merupakan lawan saing perdagangan Cina. Oleh karena itu, Cina mengantisipasi kemungkinan AS menghalangi akses bahan bakar ketika kelak Proyek Belt and Road Initiative (BRI) sudah berjalan dengan membuat Jalur lain selain Selat Malaka. (muslimahnewscom, 1/1/2020).

Alasan yang kedua (2) LCS memiliki sumber daya Alam berupa Minyak dan Gas alam yang Jika cadangan minyak dan gas tersebut dioptimalkan, Cina dapat memenuhi sekitar 40% kebutuhan minyak saat tahun 2030 nanti. Namun karena wilayah tersebut berada di luar ZEE Cina, maka Cina menggunakan NDL dengan alasan LCS adalah wilayah menangkap ikan penduduk Cina.

Maka wajar saja, kepulauan Natuna ini menjadi sasaran China karena dapat menjadi batu loncatan menuju penguasaan terhadap perekonomian dunia di masa depan.

Indonesia Harga Sahabat

Kejadian ini tentunya mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Bukan lain karena keutuhan wilayah adalah hal yang harus dijaga dan bagi siapapun yang hendak mengambilnya diberi sanksi yang tegas, apapun kondisinya. Akan tetapi, sikap lain ternyata ditunjukkan oleh pejabat negara yang justru memiliki kewenangan dalam menghadapi masalah ini.

Berdasarkan artikel pada kompas.com (05/01/2020), pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta. Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana. Penjagaan ini dilakukan karena sejumlah kapal milik China masih ada di sana. Adapun, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar, menyatakan, mengedepankan diplomasi damai untuk menyelesaikan persoalan ini dengan China.

China saat ini tercatat sebagai negara pemberi utang keempat terbesar kepada Indonesia sebesar 17,75 miliar dolar AS atau setara Rp 274 triliun. Dalam soal investasi, China tercatat sebagai kedua terbesar. Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang Januari-september 2019, nilai investasi China mencapai 3,3 miliar dolar AS (kompascom, 8/1/2020).

Inilah yang menjadikan Indonesia menjadi lemah di hadapan Negeri Tirai Bambu ini. Peristiwa ini seharusnya menyadarkan kita akan kedaulatan yang mulai memudar karena hubungan bilateral yang dibangun. Mau bagaimana lagi, dalam sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini meniscayakan adanya ikatan yang dibangun atas dasar kepentingan demi meraih keuntungan sebesar-besarnya. Indonesia pun akhirnya berhasil terbujuk dengan ilusi keuntungan kecil yang ditawarkan pihak Kapitalis (China).

Padahal, dampak yang luar biasa akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia tatkala program BRI ini rampung. Dampaknya dari berbagai aspek seperti aspek perekonomian masyarakat yang menurun akibat wilayah mencari ikan terbatas, selain itu pembangunan di laut akan menyebabkan habitat ikan dan hewan laut lainnya hancur sehingga pertumbuhan menjadi lambat, menyebabkan harga komoditas laut naik. Dari aspek sosial budaya, kebudayaan asing semakin mudah masuk karena akses keluar masuk para pedagang dari luar semakin mudah. Lambat laun, tentu hal ini akan menjadi goncangan besar kesejahteraan rakyat Indonesia.

Padahal, Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada yang lebih penting bagi seorang pemimpin, selain terpenuhinya kebutuhan dan terciptanya kehidupan yang dapat menyejahterakan. Sebagaimana sabda Nabi Saw.

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Oleh karena itu, untuk menjadi negeri yang berdaulat, maka harus memutus ikatan-ikatan batil yang akan menyusahkan rakyat. Mengingat posisi China sebagai negara adidaya Asia, Indonesia harus memiliki kekuatan besar dengan menjadi negara adidaya.

Untuk menuju negara adidaya, Indonesia harus memiiliki kekuatan dalam kebijakan dalam dan luar negeri. Kekuatan besar itu hanya lahir dari landasan yang kuat. Amerika dan Cina menjadi kuat karena memiliki landasan yang kuat, yaitu Ideologi Kapitalis. Oleh karena itu, untuk menjadi kuat, Indonesia hendaknya menggunakan kekuatan yang sama, yaitu kekuatan ideologi. Islam adalah satu-satunya ideologi shohih, yang hadir sebagai tandingan ideologi kapitalis dan sosialis.

Islam akan berkuasa di muka bumi apabila diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai Negara yang menjadikan Islam sebagai asas. Indonesia dengan penerapakan Islam akan memutus seluruh hubungan yang membahayakan umat, menjaga perbatasan dengan ketat, tanpa khawatir kekurangan biaya. Saat perekonomian Islam diterapkan, seluruh SDM akan diolah oleh Negara dan dijadikan sebagai sumber pemasukan Negara.

Jika bertahan pada sistem yang ada, tidak ada jaminan bahwa wilayah lainnya tidak akan dicaplok juga oleh asing dan aseng. Penerapan Syariah Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek adalah solusi nyata seluruh permasalahan kehidupan.

Oleh: Nurhidayah S | Aktivis Muslimah

Tinggalkan Komentar