Tolak 5 Pimpinan KPK yang Baru, Ini 5 Alasan ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12). (Istimewa)

Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12). (Istimewa)

Jakarta, PANRITA.News – Pimpinan KPK periode 2019-2023 resmi dilantik kemarin, Jumat (20/12/2019).

Lima pimpinan KPK tersebut diantaranya adalah Komjen Pol Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata.

Usai pergantian pimpinan KPK itu, penolakan datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan ada 5 poin yang membuat pihaknya menolak Komjen Firli dkk.

Berikut 5 catatan alasan ICW menolak pimpinan KPK yang baru:

1. Salah Satu Pimpinan Diduga Pernah Langgar Kode Etik

ICW menyebut bahwa salah satu pimpinan yang dinilai telah melanggar kode etik. Sebab salah satu pimpinan tersebut pernah menemui pihak yang berperkara di KPK.

Diketahui salah satu pimpinan yang pernah dipersoalkan kode etik ialah Firli.

Namun Firli yang masih mengikuti seleksi capim KPK menegaskan, berdasarkan laporan pengawas internal, dia dinyatakan tidak melanggar kode etik.

2. Pimpinan Periode 2019-2023 Setuju Revisi UU KPK

Poin penolakan kedua, berkenaan dengan sikap pimpinan saat ini yang justru mendukung revisi UU KPK.

Padahal di saat yang sama draf yang ditawarkan oleh DPR dan pemerintah tidak pernah sekali pun memperkuat KPK. Selain itu penolakan masyarakat juga sangat meluas perihal perubahan UU KPK tersebut.

3. Tidak Patuh Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Salah seorang Pimpinan KPK diketahui sempat tidak melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Padahal kewajiban melaporkan LHKPN sudah diatur secara tegas dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan KPK No 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Tentu catatan ini akan berimplikasi buruk bagi citra KPK yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.

4. Salah Satu Pimpinan KPK Tidak Mencukupi Usia untuk Dilantik

Salah satu pimpinan KPK belum cukup usia untuk dilantik berdasarkan UU baru. Padahal sesuai Pasal 29 huruf e UU KPK yang baru, syarat untuk diangkat menjadi Pimpinan KPK harus berusia paling rendah 50 tahun.

Diketahui salah satu pimpinan yang dimaksud ialah Nurul Ghufron. Namun ia akhirnya tetap dilantik lantaran proses seleksinya menggunakan UU KPK yang lama. Di UU yang lama, batas usia pimpinan KPK ialah 40 tahun.

5. Pernah Dipetisi Pegawai KPK

Poin terakhir, penolakan ICW berdasarkan pada petisi yang pernah dikirim pegawai KPK kepada pimpinan KPK pada periode April 2019 karena diduga ada hambatan penanganan kasus di Kedeputian Penindakan, di mana saat itu masih dipimpin Firli Bahuri.

Tinggalkan Komentar