Presiden Jokowi Perintahkan Penundaan Pengesahan RKUHP

Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). (Foto: Antara)

Jakarta, PANRITA.News – Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Jokowi mengungkapkan bahwa penundaan tersebut karena melihat berbagai masalah sejumlah pasal serta masukan dari berbagai kalangan.

“Setelah mendengar masukan-masukan saya berkesimpulan masih ada materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut,” ungkapnya saat jumpa pers pada Jumat, (20/9/2019).

Olehnya itu, Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan keputusan ini kepada DPR.

Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” kata dia.

Jokowi berharap DPR mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan Revisi KUHP bisa diteruskan oleh DPR periode berikutnya.

Akhir-akhir ini, pemerintah dan DPR menuai banyak protes dari berbagai kalangan. Bukan hanya soal RUU KUHP, lolosnya pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan dianggap sebagai menjadi pintu masuk bagi oligarki untuk menguasai politik Indonesia.

Tinggalkan Komentar