Memberatkan Masyarakat, DPR Minta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dipertimbangkan Lagi

Ilustrasi: BPJS Kesehatan

Ilustrasi: BPJS Kesehatan/ Int.

Jakarta, PANRITA.News – Keinginan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dikritik Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, meminta pemerintah mempertimbangkan rencana tersebut karena memberatkan masyarakat.

Kalaupun ada kenaikan, ia menyarankan, dilakukan secara bertahap, bukan secara signifikan yang diketahui angkanya hingga dua kali lipat dari iuran saat ini.

“Kalau kenaikan dilakukan secara drastis akan memberatkan masyarakat kita yang sebagian besar masih hidup pas-pasan. Sehingga dikhawatirkan tidak melanjutkan sebagai peserta BPJS Kesehatan,” kata Putih kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2019.

Putih melihat, masyarakat kebanyakan masih banyak yang belum mampu membayar iuran. Komisinya yang mengurusi masalah kesehatan malah khawatir, peningkatan premi itu justru menyebabkan ‘drop out’ kepesertaan BPJS dalam jumlah besar.

Di sisi lain, ia juga mengatakan, kenaikan itu pun perlu juga diikuti peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan seperti tidak ada lagi antre sampai pasien ditolak masuk rumah sakit.

“Jangan sampai pemerintah justru mencederai hati rakyat dengan aturan terkait peningkatan tunjangan Direksi BPJS Kesehatan, padahal kondisi keuangannya defisit yang mana salah satu penyebabnya karena kinerja BPJS Kesehatan yang belum optimal,” kata Putih.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan merencanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Penetapan besaran kenaikan disebut tinggal menunggu penerbitan peraturan presiden (perpres) yang akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan non PBI kelas 3 sebesar Rp 42.000 per bulan per jiwa. Sedangkan kelas 2 sebesar Rp110.000 per bulan per jiwa, dan kelas 1 sebesar Rp 160.000 per bulan per jiwa.

Kebijakan kenaikan iuran diharapkan bisa menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan yang berpotensi sampai Rp 32,84 triliun hingga akhir 2019. [Vivanews]

Tinggalkan Komentar