Diduga Korupsi Dana Desa, LKKN Akan Laporkan Desa Ara ke Kajati Sulsel

Dugaan Korupsi Desa Lembanna Bulukumba

Bulukumba, PANRITA.News – Besarnya dana desa sekarang ini terus menjadi sorotan bagi pemuda. Pasalnya, dana itu dianggapnya sangat rentan terhadap penyalahgunaan.

Seperti halnya pemuda di Desa Ara, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka membentuk Satgas Independen Pemuda untuk mengawasi Dana di Desanya.

“Bukan rahasia lagi, selama ini sebagian pemerintah desa sangat tertutup mengenai penggunaan dana desanya khusus di desa Ara,” kata Akram, salah seorang tokoh pemuda Desa Ara, Rabu (15/5/2019).

Menurutnya, tidak adanya transparansi dan sosialisasi mengenai pemanfaatan dana desa ini salah satu pemicu terjadinya korupsi dana desa. Di sisi lain, masyarakat desa masih dilekat, apalagi jika menyangkut kepala desa yang dianggap sebagai elit desa yang ditakuti.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Satgas Independen Pemuda Desa Ara yang dibantu Lembaga Kontrol Keuangan Negara (LKKN), menemukan adanya penyimpangan dari bentuk pembangunan yang tidak sesuai dengan bestek, juknis, topuksi sesuai UUD yang berlaku.

“Tidak adanya pemberdayaan kepemudaan seperti Karang taruna, padahal pada UUD yang berlaku ini sudah diatur pada aturan di setiap desa untuk pemberdayaan kepemudaan. Pemuda ARA bersama LKKN dekat-dekat ini akan melaporkan ke Kajati Sulselbar untuk meminta keadilan sekaligus mengawal dan melaporkan lansung kasus pembangunan yang ada di desa kami,” Jelas pemuda Ara ini.

Adapun yang akan dilaporkan ke Kejati adalah:

  1. Anggaran Pamsimas Desa Ara yang baru dikelontorkan tapi tidak produktif dengan baik alias asas mamfaatnya kepada manyarakat tidak dirasakan dengan baik.
  2. Pembangunan gedung manyarakat yang bersumber dana manyarakat diklaim menjadi Mumdes tanpa sepengatahuan manyarakat.
  3. Pekerjaan pembagunan lapangan sepak bola Desa Ara terindikasi korupusi tidak sesuai dengan bestek.

“Maka dari itu, saya mewakili pemuda bersama LKKN akan melaporkan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku,” Tegas Akram.

Sementara itu, Ketua LKKN, A. isma Ila saat dikonfirmasi, bahwa temuan tersebut akan ditindaklanjuti. Menurutnya ada 5 titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Adapun sejumlah modus korupsi yang dipantau LKKN, antara lain membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.

Leave a Reply