Ada yang Ancam Jokowi, Moeldoko: Jangan Ada Maaf!

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta, PANRITA.News – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta kepada Kapolri untuk menindak tegas para pelaku yang mengancam Presiden. Sebab, menurutnya, saat ini sering terjadi fenomena di mana masyarakat mudah sekali meminta maaf saat ditangkap oleh kepolisian setelah melakukan fitnah dan juga ancaman-ancaman.

“Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Nanti diberi maaf makin enggak tertib. Yang salah tindak,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.

Hal ini disampaikannya menanggapi kasus ancaman pemenggalan kepala Presiden Jokowi oleh seorang pelaku saat melakukan demonstrasi di depan Kantor Bawaslu pada Jumat (10/5). “Jangan lagi juga fenomena yang berkembang sekarang ini, seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Apa-apa ini,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, sebagai warga negara yang memiliki etika jangan memperlakukan kepala negara sebagai simbol negara seperti itu. Ia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan HS tak pantas.

Moeldoko mengatakan masyarakat yang melanggar hukum tetap ditindak agar nantinya tak mengulangi perbuatannya. Menurut pensiunan jenderal bintang empat itu, negara bisa menjadi ‘chaos’ bila pelanggaran hukum dibiarkan.

“Nanti negara ini menjadi chaos, negara ini menjadi anarkis, negara ini menjadi tidak tertib. Negara ini harus tetap tertib, enggak boleh sembarangan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menurut Moeldoko, ia sejak awal sudah mengingatkan agar hati-hati dalam berbicara dan hidup di negara yang tertib. “Kan awal-awal sudah saya ingatkan. Kalau tidak, ya nanti akan berurusan dengan kepolisian, kejaksaan dan seterusnya. Dan itu yang wajar, enggak ada bagian dari skenario pemerintah, enggak,” katanya.

Hermawan Susanto alias HS, 25 tahun, sebelumnya ditangkap oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan tindak pidana di bidang ITE yang termasuk dalam Pasal 104 KUHP dan Pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 1 UU RI no 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE.

Leave a Reply