Sebanyak 68 Aset di Sulawesi Selatan Bermasalah Ditemukan KPK

Foto Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Makassar, PANRITA.News – Sedikitnya ada 68 aset yang dianggap bermasalah ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sulawesi Selatan.

68 aset bermasalah tersebut terdiri dari 27 aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan 41 aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.

Temuan ini diperoleh KPK dalam kegiatan safari penertiban aset dan optimalisasi pendapatan daerah di Sulawesi Selatan sejak Senin (29/4/2019) hingga Rabu (1/5/2019).

“Dalam kegiatan tersebut, KPK menemukan ada total 68 aset bermasalah. Terdiri dari 27 aset milik Pemerintah Kota Makassar dan 41 aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat (3/5/2019), seperti dilansir Suara Pembaruan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional pada 9 April lalu.

Febri Diansyah mengatakan bahwa berdasarkan data yang diterima permasalahan aset tersebut disebabkan antara lain karena aset daerah masih dikuasai oleh pihak ketiga.

Selain itu, terdapat aset berupa lahan tanah yang dikuasai oleh warga. Tak hanya itu, KPK juga menemukan pembangunan fisik berupa ruko di atas lahan milik Pemerintah. Bahkan, Pemerintah Kota Makassar juga tidak menyimpan dokumen bukti kepemilikan atas Taman Tello yang saat ini dikuasai oleh warga yang berujung pada saling gugat di jalur hukum.

“Khusus Kota Makassar Pada tanggal 1 Mei 2019 tim Korsupgah bersama Walikota Makassar dan jajarannya beserta Kasi Datun Kejaksaan Negeri Makassar melakukan kunjungan terhadap aset bermasalah di Pemkot Makassar,” papar Febri Diansyah.

Dalam safari kali ini, tim KPK mengunjungi enam lokasi, yakni Taman Laguna Losari yang memiliki permasalahan dikuasai pihak ketiga. Kemudian, Kawasan Pergudangan Pelita Agro serta Terminal Regional, keduanya memiliki permasalahan sebagian lahan dikuasai pihak ketiga. KPK juga mengunjungi Pasar Niaga Daya dan Perumnas Rumah Sakit (RS) Faisal yang memiliki permasalahan belum diserahkan pengelolaannya kepada Pemkot Makassar. Terakhir kunjungan ke fasilitas umum Terminal Toddopuli yang memiliki masalah belum diserahkan kepada Pemkot Makassar yang merupakan kawasan terbuka hijau.

Tinggalkan Komentar