Jakarta, PANRITA.News – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki hunian melalui program sejuta rumah. Program perumahan subsudi itu sebagai langkah mengurangi backlog. Namun sayangnya, program tersebut dinilai tak terjangkau.

Hal iyu disampaikan Pakar Tata Kota dan Kebijakan Publik, Asnawi Manaf dalam acara Polemik Trijaya, D’consulate, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Ia mengatakan saat ini sebagian masyarakat di Indonesia masih belum memiliki hunian. Sebab, saat ini sebanyak 60% masyarakat Indonesia berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta. Alhasil, mereka tak mampu membeli rumah subsidi tersebut. 

“Data World Bank, keluarga di Indonesia penghasilan di bawah Rp 2,5 juta ada 60%. Itu program sejuta rumah Pak Jokowi tidak terjangkau,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan rumah tersebut akhirnya dikuasai oleh orang yang memiliki penghasilan yang berlebih untuk diinvestasikan. Akhirnya sebanyak 40% rumah tersebut kosong.

“Contoh rumah subsidi sejuta rumah. Fakta di lapangan 30% sampai 40% ditinggalkan pemiliknya untuk apa? Untuk investasi padahal kita membangun subsidi, APBN untuk membantu masyarakat,” jelasnya.

Maka dari itu ia berharap pemerintah saat ini bisa memperjelas mekanisme pembelian rumah dalam program tersebut. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan rendah akan dapat memiliki hunian.

“Jadi bahwa titip pesan tolong jelas mekanisme pasar, perlu ada keterlibatan publik untuk mengajak mereka ikut serta,” tutup dia.