Abu Bakar Ba’asyir Harus Ikrar Setia NKRI, Ryamizard: Itu Persyaratan Jadi Warga Negara

Jakarta, PANRITA.News – Abu Bakar Ba’asyir batal dibebaskan hari ini. Pembebasan bersyarat terpidana terorisme ini belum diputuskan terhalang ketentuan yang belum terpenuhi yakni, ikrar setia NKRI.

Menegaskan hal itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut ikrar setia NKRI harus dipenuhi sebelum Abu Bakar  Ba’asyir dipulangkan.

“Itu (ikrar setia NKRI) salah satu persyaratan jadi warga negara ya begitu. Ya harus,” kata Ryamizard di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Menurut Ryamizard, pemerintah sudah toleran dengan kondisi Ba’asyir. Ikrar setia NKRI disebut Ryamizard sebagai pemenuhan ketentuan. 

“Kita kan sudah toleran, dia sudah tua, sudah lama di penjara. Dengan rasa kemanusiaan presiden, biar saja dia di rumah dengan keluarganya, bukan mendoakan dia cepat sakit berat, nggak,” sebut Ryamizard.

“Biar dia berkumpul dengan orang rumah, cucunya, anaknya di masa tuanya. Itu kan harus ada imbal balik dong. Imbal balik kan bukan untuk presiden, untuk negara ini,” jelas Ryamizard. 

Untuk selanjutnya, Ryamizar menanggapi soal proses hukumbAbu Bakar Ba’asyir selanjutnya, “Ya ditunda dulu, bukan…. Ditunda dulu,” ucapnya.

Sebelumnya, Tim Pengacara Muslim (TPM) menjelaskan alasan Abu Bakar Ba’asyir menolak menandatangani dokumen syarat untuk pembebasan bersyarat. Dokumen itu di antaranya berisi pengakuan tindak pidana hingga ikrar setia pada NKRI.

Ba’asyir disebut mendapat penjelasan Yuzril Ihza Mahendra jika Pancasila sejalan dengan Islam. Ba’asyir menurut Mahendradatta kemudian menganggap tak perlu meneken setia kepada Pancasila karena sudah setia pada Islam.

“Pembicaraannya gini ‘ustaz kalau ini kok nggak mau tanda tangan, kalau Pancasila itu sama dengan bela Islam’. ‘Loh kalau gitu sama dengan Pancasila, kenapa saya nggak bela Islam saja, kan sama saja. Jadi belum sampai ke argumen yang meyakinkan ustaz. Kalau hal yang sama kenapa saya tidak menandatangani yang satu, tidak boleh yang dua. Itu hanya sebagai kepolosan saja yang saya bilang,” ujar Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta.

Sementara itu, kuasa hukum Ba’asyir lainnya, Ahmad Michdan, meluruskan terkait Abu Bakar Ba’asyir yang menolak meneken dokumen yang berisi ikrar setia NKRI. Menurutnya, ikrar setia NKRI tersebut menjadi satu dengan dokumen harus mengakui kesalahan sehingga sejak awal Ba’asyir tidak menandatanganinya.

“Surat itu dalam satu surat yang isinya sekaligus. Pertama mengakui bahwa dia bersalah. Kedua menyesali perbuatan itu dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Itu saja sudah salah. Baru setia kepada NKRI dan Pancasila. Itu satu kesatuan. Mana mungkin mau di tanda tangan, Nah yang pertama saja judulnya ustaz mengakui kesalahan,” ujar Michdan.

Tinggalkan Komentar