Bali, PANRITA.News – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, guru honorer di daerah yang akan diangkat melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bakal tetap digaji lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.

Meski begitu, pemerintah pusat masih harus menghitung berapa besar beban anggaran yang akan ditanggung pemerintah daerah nantinya.

Saat ini, Kementerian Keuangan masih menunggu laporan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) soal berapa jumlah guru honorer yang akan diangkat dan waktu pengangkatan.

“Kemungkinan 2019, karena pasti ada persiapan dulu,” kata Askolani dalam diskusi di Nusa Dua, Bali, Rabu, 5 Desember 2018.

Askolani menambahkan kemungkinan beban anggaran yang akan ditanggung pemerintah daerah tidaklah penuh. Pertama, para guru honorer, khususnya yang berada di daerah, selama ini juga telah digaji lewat APBD. Lewat skema PPPK, gaji guru honorer akan disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil. “Maka, selisih ini yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.”

Alasan kedua adalah pengangkatan guru honorer menjadi PPPK akan dilakukan secara bertahap, tidak satu waktu sekaligus. Informasi itu diperoleh Askolani dari diskusi dengan Kemenpan RB. Sehingga dengan begitu, beban anggaran daerah tidak akan langsung melonjak. “Jadi efek kagetnya enggak banyak,” kata dia.

Askolani mengatakan daerah masih bisa mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menutupi selisih beban anggaran gaji bagi guru honorer ini. Pada APBN 2019, alokasi DAU ke daerah adalah sebesar Rp 417,87 triliun atau naik sekitar Rp 16 triliun dari tahun sebelumnya. Walau, Askolani membenarkan bahwa penambahan DAU ini tidak spesifik dilakukan untuk menghadapi tambahan guru honorer PPPK.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengatakan DAU adalah satu kesatuan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, keputusan apakah akan mengalokasikan DAU ini untuk gaji guru honorer atau tidak, bergantung pada daerah itu sendiri. “Pemerintah pusat tidak bisa masuk ke sana, tapi Pemda sebenarnya sudah aware juga kok,” ujarnya.