Wasekum PTKP HMI Tarbiyah Anggap Liburkan Mahasiswa Bukan Solusi Tepat Atasi Bentrokan

Makassar, PANRITA.News – Bentrok yang terjadi antara dua kelompok mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) di kampus II UIN Alauddin Makassar mengakibatkan lumpuhnya aktivitas perkuliahan. Pihak birokrasi UIN Alauddin meliburkan mahasiswa mulai tanggal 24 hingga 27 Oktober 2018 mendatang.

Langkah penanganan konflik yang dilakukan pihak UIN Alauddin tersebut tidak luput dari sorotan elemen kemahasiswaan yang ada di ‘Kampus Peradaban’ tersebut.

Salah satunya datang dari Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah dan Keguruan, Safar Kamra. Mahasiswa UIN Aalauddin ini mengungkapkan bahwa sikap meliburkan mahasiswa adalah tanda bahwa pihak birokrasi tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada.

“Kami Kader HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan menyesalkan sikap birokrasi yang tidak mampu mengatasi masalah bentrokan yang terjadi antara Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas dakwah dan Komunikasi” ungkapnya, Rabu (10/24/2018)

Safar menganggap bahwa langkah yang ditempuh tersebut, dapat menimbulkan masalah baru, salah satunya persoalan akademik yang terbengkalai.

Lebih lanjut, Safar mengatakan bahwa birokrasi kampus seharusnya memiliki solusi yang lebih baik tanpa harus membuat kegiatan akademik terganggu, khususnya di Fakultas yang tidak terlibat dalam kasus bentrokan itu.

“Bentrokan seperti ini sudah kerap terjadi di beberapa kampus, bukan di UIN saja. Harusnya kan pihak birokrasi di perguruan tinggi, termasuk UIN (Alauddin), sudah banyak belajar dan punya langkah-langkah penanganan bentrokan tanpa harus menghambat proses akademik” jelas Safar kepada redaksi PANRITA.News.

Safar menganggap bentrokan mahasiswa antar fakultas ini adalah bukti kegagalan birokrasi UIN Alauddin memberdayakan lembaga intra maupun ekstra kampus.

“Beberapa tahun belakangan, pemangku kebijakan di UIN Alauddin cenderung membuat kebijakan yang menciptakan sekat antar fakultas. Misalnya saja, membatasi ruang organisasi ekstrakampus untuk mengkader mahasiswa, membatasi waktu mahasiswa hanya untuk kegiatan kuliah saja” sesal Safar.

Safar melanjutkan bahwa, kedepannya UIN Alauddin harus memberikan ruang interaksi yang lebih banyak antar mahasiswa.

“Bagi saya, konflik seperti ini akan lebih efektif diselesaikan oleh masing-masing tokoh mahasiswa antar lembaga dan komunitas yang ada di UIN. Mahasiswa butuh ruang lebih luas yang bernuansa akademis sekaligus wadah berinteraksi antar fakultas. (Dan) mengaktikan lembaga intra (kampus) serta memberdayakan organisasi ektra kampus adalah solusinya” imbuhnya.

Tinggalkan Komentar