Makassar, PANRITA.News – Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi suatu daerah adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, Pemerataan pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Tak terkecuali Sulawesi selatan yang merupakan pintu gerbang perekonomian di timur Indonesia.

Data terakhir yang dikeluarkan badan pusat statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sulsel tercatat tumbuh sebesar 6,25 persen. Angka tersebut cukup menggemberikan akan tetapi ketimpangan ekonomi di Sulawesi Selatan masih sangat mengkhawatirkan.

Pada September 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,429. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidak merataan pembangunan di Sulawesi selatan masih sangat memprihatinkan.

Kita boleh berbangga dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tetapi perlu kita pahami, bahwa indikasi ketidak merataan ekonomi menjadi titik lemah tersendiri bagi pembangunan Sulawesi Selatan.

Sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak dibarengi dengan pemerataan ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian kita hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang, dalam hal ini pemilik modal.

Sekertaris Jenderal Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO), Muhammad Risal menjelaskan bahwa, untuk Mengatasi ketidak merataan ekonomi di Sulawesi Selatan, seharusnya dilakukan dengan fokus mendorong tumbuhnya pusat – pusat perekonomian rakyat.

“Pemerintah secara aktif harus memberdayakan kelompok usaha rakyat dengan membuat regulasi yang bisa memudahkan tumbuhnya usaha-usaha rakyat tersebut.” kata Risal.

Lebih lanjut Risal yang juga ketua umum BKPK Sulsel menyatakan bahwa Momentum pemilihan gubernur di Sulawesi Selatan, yang seharusnya menjadi fokus perhatian masyarakat adalah tentang isu ketimpangan ekonomi sosial.

“Masyarakat seharusnya fokus pada isu ketimpangan ekonomi. Masyarakat harus lebih cerdas melihat mana calon pemimpin yang mampu mendorong tumbuhnya usaha-usaha rakyat dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, fokus pembangunan infrastruktur yang merata antara kota dan desa,” jelasnya.

Hal tersebut menurut Risal menjadi dasar demi terciptanya keadilan ekonomi sosial dalam pembangunan Sulawesi selatan ke depan. Bukan calon pemimpin yang hanya mengutamakan pemilik modal untuk mencengkeram segala kekayan alam kita di Sulawesi selatan.