DPR: Impor Beras Sarat Kejanggalan

Jakarta, PANRITA.News - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tegas menolak impor beras sebanyak 500 ribu ton. Alasannya, impor beras sarat kejanggalan, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan kondisi keuangan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang sedang terpuruk.

Penolakan DPR itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan dan pihak terkait mengenai kebijakan impor beras di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (18/1/2018).Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, menduga keputusan impor beras hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sebab, kalau Bulog yang ditugaskan juga diragukan karena kondisinya keuanganya sedang sulit.“Pemerintah sudah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar lima triliun rupiah kepada Bulog, namun hingga kini tidak kunjung mampu memberikan deviden ke pada negara. Artinya, Bulog tidak punya kecukupan uang untuk mengimpor. Jika demikian, impor ini pakai uang siapa? Tentu ada pihak yang diuntungkan,” tegasnya.Rieka mengungkapkan, stok beras sebenarnya ada di petani dan pedagang. Hanya saja, Bulog enggan menyerapnya.“Dengan demikian, masalahnya bukan pada ketidakcukupan produksi, tetapi karena beras-beras yang dihasilkan tidak diserap,” katanya.Anggota Komisi VI lainnya, Bambang Haryo Soekartono, juga mempertanyakan mekanisme impor beras. Sebab, proses impor itu memakan waktu beberapa minggu, belum lagi ditambah waktu untuk mendistribusikannya.“Berarti beras impor akan masuk bersamaan dengan panen raya. Jika ini yang terjadi, petani yang rugi karena harga beras anjlok. Tapi, kalau sekarang sudah ada beras impor, ini yang patut dicurigai. Mosok beras sudah ada sebelum keputusan impor keluar,” kata Bambang.

Bentuk Tim

Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno, menyebut pihaknya berencana membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk menyikapi kebijakan impor beras.“Ada hal-hal kontradiktif yang sebenarnya kami tidak harapkan dari pemerintah. Maka dari itu, kami butuh membentuk tim pengawas atau tim monitoring karena kami merasa harus turun melihat langsung,” kata Teguh usai memimpin rapat.Hal kontradiktif yang dimaksud Teguh adalah klaim dari Kementerian Pertanian yang berbeda dengan alasan impor beras dari Kementerian Perdagangan.Menurut Teguh, Kementan mengatakan Indonesia swasembada beras, sementara Kemendag menilai perlu impor beras karena stok menipis dan harga di pasaran sudah merangkak naik.Selain itu, Teguh juga menyebut Komisi VI masih belum yakin karena Mendag Enggartiasto Lukita belum bisa menunjukkan data stok beras di gudang-gudang, baik gudang milik Perum Bulog maupun milik pengusaha.Sehingga, DPR merasa belum ada dasar yang kuat dari data mengapa Indonesia harus mengimpor beras.“Padahal, Kemendag punya wewenang untuk minta data itu, mencatat, dan membuat pelaporan,” tutur Teguh.Sementara itu, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan panen setiap hari memang dilakukan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan pasar. Itulah alasannya sehingga pemerintah membuka keran impor agar harga di pasar bisa stabil.“Bahkan, setelah kami umumkan impor di beberapa daerah harga beras mulai turun,” katanya. ers/AR-2

Jakarta, PANRITA.News – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tegas menolak impor beras sebanyak 500 ribu ton. Alasannya, impor beras sarat kejanggalan, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan kondisi keuangan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang sedang terpuruk.

Penolakan DPR itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan dan pihak terkait mengenai kebijakan impor beras di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, menduga keputusan impor beras hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sebab, kalau Bulog yang ditugaskan juga diragukan karena kondisinya keuanganya sedang sulit.

“Pemerintah sudah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar lima triliun rupiah kepada Bulog, namun hingga kini tidak kunjung mampu memberikan deviden ke pada negara. Artinya, Bulog tidak punya kecukupan uang untuk mengimpor. Jika demikian, impor ini pakai uang siapa? Tentu ada pihak yang diuntungkan,” tegasnya.

Rieka mengungkapkan, stok beras sebenarnya ada di petani dan pedagang. Hanya saja, Bulog enggan menyerapnya.

“Dengan demikian, masalahnya bukan pada ketidakcukupan produksi, tetapi karena beras-beras yang dihasilkan tidak diserap,” katanya.

Anggota Komisi VI lainnya, Bambang Haryo Soekartono, juga mempertanyakan mekanisme impor beras. Sebab, proses impor itu memakan waktu beberapa minggu, belum lagi ditambah waktu untuk mendistribusikannya.

“Berarti beras impor akan masuk bersamaan dengan panen raya. Jika ini yang terjadi, petani yang rugi karena harga beras anjlok. Tapi, kalau sekarang sudah ada beras impor, ini yang patut dicurigai. Mosok beras sudah ada sebelum keputusan impor keluar,” kata Bambang.

Bentuk Tim

Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno, menyebut pihaknya berencana membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk menyikapi kebijakan impor beras.

“Ada hal-hal kontradiktif yang sebenarnya kami tidak harapkan dari pemerintah.
Maka dari itu, kami butuh membentuk tim pengawas atau tim monitoring karena kami merasa harus turun melihat langsung,” kata Teguh usai memimpin rapat.

Hal kontradiktif yang dimaksud Teguh adalah klaim dari Kementerian Pertanian yang berbeda dengan alasan impor beras dari Kementerian Perdagangan.

Menurut Teguh, Kementan mengatakan Indonesia swasembada beras, sementara Kemendag menilai perlu impor beras karena stok menipis dan harga di pasaran sudah merangkak naik.

Selain itu, Teguh juga menyebut Komisi VI masih belum yakin karena Mendag Enggartiasto Lukita belum bisa menunjukkan data stok beras di gudang-gudang, baik gudang milik Perum Bulog maupun milik pengusaha.

Sehingga, DPR merasa belum ada dasar yang kuat dari data mengapa Indonesia harus mengimpor beras.

“Padahal, Kemendag punya wewenang untuk minta data itu, mencatat, dan membuat pelaporan,” tutur Teguh.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan panen setiap hari memang dilakukan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan pasar. Itulah alasannya sehingga pemerintah membuka keran impor agar harga di pasar bisa stabil.

“Bahkan, setelah kami umumkan impor di beberapa daerah harga beras mulai turun,” katanya. ers/AR-2

Tinggalkan Komentar