Jakarta, PANRITA.News — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi kritik dari berbagai kalangan termasuk Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri HAM, Natalius Pigai soal sayembara memburu begal.

KDM mengaku terbiasa dikritik dan tidak pernah mempersoalkannya. Menurutnya terdapat beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait dua pernyataan menteri tersebut, terutama soal risiko tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat.

“Ya tidak ada masalah lah, orang mengkritik saya boleh kan, kan saya biasa dikritik. Tetapi saya selalu (klarifikasi) karena ada salah persepsi dan salah informasi,” ujar Dedi dikutip Kamis (30/7/2026).

Dalam klarifikasinya, Dedi menilai sayembara tersebut bisa mencegah aksi main hakim sendiri. Hadiah baru diberikan jika pelaku tindak kejahatan seperti begal, diserahkan ke polisi tanpa luka.

“Misalnya begini, dia membandingkan persoalan sayembara dengan kejadian pengeroyokan pencuri ayam di Bali. Padahal di balik, andai kata ada sayembara, maka yang kehilangan ayam itu tidak akan gebukin yang nyuri ayam, karena ayamnya akan diganti Gubernur,” katanya.

Menurutnya hingga saat ini belum ada warga yang memenangkan hadiah sayembara tersebut. Di samping itu, Dedi akan memperkuat koordinasi dengan kepolisian terkait informasi penangkapan begal yang dibantu warga.

“Ada sih hari ini di Polres Purwakarta, tapi saya nunggu dari Kasatreskrimnya. Jadi orang katanya mau mencuri kendaraan, kemudian ketangkap. Dan tidak apa-apa, tidak ada codet sedikit pun ya dalam. Tetapi kita nunggu, karena kan saya berikan itu kalau sudah kepastian dia adalah pelaku kejahatan,” bebernya.

Dia mengklaim kasus pembegalan terus mengalami penurunan. Hal tersebut diketahui berdasarkan informasi dari Kapolda Jabar.

“Tapi kan dari sisi grafik, saya tanya ke Pak Kapolda tadi, grafik pembegalannya, kejahatannya sudah makin turun. Terus yang kedua, ada kalau orang yang membangun opini misalnya karena orang Jawa Barat nganggur dan sejenisnya,” ungkapnya.

Dedi menyebutkan jaringan begal yang beroperasi di Jawa Barat diduga berasal dari luar daerah.

“Tapi jaringan begal itu kan kebanyakan mohon maaf ya menyebut daerah itu kan Lampung ya yang tertangkap. Artinya bahwa kejahatan itu tidak melulu dilakukan oleh warga Jabar, tapi banyak orang luar warga Jabar merupakan jaringan dari sebuah kejahatan yang beroperasi di Jabar,” pungkasnya.

Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebelumnya menyampaikan sayembara berhadiah uang tunai hingga Rp50 juta untuk menangkap pelaku kejahatan jalanan di akun instagram miliknya.

Kebijakan tersebut ditolak keras oleh jajaran menteri kabinet hingga pengamat karena dinilai berisiko tinggi memicu aksi main hakim sendiri (vigilantisme).

Sayembara yang diumumkan pada Kamis (23/7/2026) ini menargetkan penangkapan pelaku begal, maling, copet, jambret, hingga rampok.

Syarat utamanya, warga harus menyerahkan pelaku ke polisi dalam keadaan hidup. Dedi berdalih bahwa pemberantasan kriminalitas jalanan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat akibat keterbatasan aparat.