Makassar, PANRITA.News — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut kedatangan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkunjung untuk melakukan Rapat Koordinasi Tata Kelola Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Kota Makassar, Rabu (9/09/2026).

Pada sambutannya, Munafri terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, yang hadir langsung memimpin rombongan untuk berdiskusi terkait penyelenggaraan program MBG di Kota Makassar.

Munafri menyampaikan, tata kelola MBG di Makassar memang perlu mendapat perhatian karena karakteristik wilayah ibu Kota Provinsi Sulsel tersebut tidak hanya mencakup kawasan perkotaan yang mudah dijangkau. Tetapi juga memiliki wilayah kepulauan yang aksesnya sangat dipengaruhi kondisi musim.

“Kita melihat urgensi yang ada di Kota Makassar ini memang perlu dilakukan tata kelola yang baik. Kota Makassar ini punya pulau yang terpencil yang sangat tergantung dengan musim sehingga ini harus menjadi perhatian,” katanya.

Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga melaporkan implementasi dan jangkauan penerima manfaat MBG di Kota Makassar tidak hanya mencakup hanya anak-anak sekolah, tapi juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena itu, katanya, pemenuhan asupan gizi bagi kelompok tersebut harus dipastikan berjalan sesuai dengan tujuan program.

Pemkot Makassar, jelas Appi, mengambil peran dalam memastikan aspek pendukung penyelenggaraan MBG berjalan sesuai ketentuan. Di antaranya memastikan perizinan serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi perhatian bagi setiap penyelenggara MBG.

“Dari sana, kami beserta seluruh tim yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar ini memang berada di dalam posisi untuk memastikan seluruh perizinan, sertifikat laik sanitasi, dan sebagainya itu harus menjadi perhatian kepada MBG-MBG yang ada,” ujarnya.

Selain aspek kelayakan dan sanitasi, Appi juga menyampaikan pentingnya memastikan data penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu untuk mencegah terjadinya ketimpangan, termasuk memastikan sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan tidak terlewat dari program.

Di sisi lain, Ia menilai pelaksanaan MBG juga memiliki dampak terhadap pergerakan ekonomi lokal. Ia menggarisbawahi tingginya kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG berpotensi menyerap pasokan komoditas di pasar dan perlu dikelola agar tidak memicu lonjakan harga.

Sehingga, kata Appi, Pemerintah Kota Makassar telah mendorong masyarakat di sekitar lokasi dapur MBG untuk dapat mengambil peran sebagai pemasok kebutuhan pangan melalui program urban farming.

“Kami juga menjaga sehingga lonjakan inflasi itu bisa kita tahan, karena hampir semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar ini kemungkinan besar akan terserap melalui dapur-dapur MBG,” tuturnya.

Appi berharap diskusi bersama jajaran KPK dapat menghasilkan langkah dan rekomendasi yang memperkuat penyelenggaraan MBG di Kota Makassar sehingga manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu untuk bisa berdiskusi dengan seluruh stakeholder di lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan langkah-langkah apa lagi yang harus kita jalankan secara bersama-sama,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mendiskusikan pelaksanaan MBG di tingkat pemerintah daerah. khususnya dukungan yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam menjalankan target pemerintah pusat.

Selain itu, lanjutnya, KPK juga ingin menghimpun berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MBG. Masukan dari seluruh pemerintah daerah nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

“Kami ingin mendapatkan masukan, rekomendasi, dan sekaligus kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada kami supaya dalam memformulasikan rekomendasi itu bisa betul dan bisa berdampak, bisa menyelesaikan masalah,” katanya.(*)