Kathmandu, PANRITA.News – Suasana di ibu kota Nepal berubah mencekam setelah militer turun tangan mengambil alih kendali pasca-demonstrasi besar-besaran yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli.

Mengutip AFP, tentara langsung bergerak cepat memberlakukan pembatasan aktivitas publik. Jam malam disiagakan di seluruh negeri, sementara patroli bersenjata lengkap menyusuri jalan-jalan yang dipenuhi bangkai kendaraan dan sisa bangunan yang terbakar akibat kerusuhan.

Kendaraan lapis baja militer bergemuruh melewati kawasan pusat kota, sementara pengeras suara aparat memekakkan telinga, menyerukan warga untuk tetap tenang di tengah kekosongan politik yang terjadi setelah lengsernya Oli.

“Perintah larangan beraktivitas di ruang publik berlaku hingga pukul 17.00 waktu setempat hari ini, dan mulai Kamis pagi jam malam akan diberlakukan di seluruh Nepal,” bunyi pernyataan resmi Tentara Nepal yang dikutip dari The Himalayan Times.

Panglima Militer Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, langsung menggelar konsultasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kelompok Gen Z yang menjadi penggerak utama demonstrasi sejak awal pekan ini. Meski begitu, detail pembahasan masih tertutup rapat.

Dalam pidato Selasa malam, Jenderal Sigdel menyerukan ketenangan sekaligus membuka ruang dialog untuk meredakan krisis politik di negara Himalaya tersebut.

Di tengah transisi ini, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Shushila Karki (73), disebut-sebut kuat menjadi kandidat perdana menteri sementara untuk memimpin pemerintahan interim.

Gelombang Protes di Nepal Berujung Tragedi

Gelombang protes yang disebut mirip dengan demonstrasi besar di Indonesia beberapa waktu lalu itu pecah setelah pemerintah melarang penggunaan media sosial. Massa, yang sebagian besar kalangan muda, memprotes kepemimpinan Oli dan anggota parlemen.

Situasi yang awalnya terkendali berubah menjadi chaos. Massa membakar gedung parlemen, kantor presiden, kediaman pribadi Oli, hingga kompleks pemerintahan Singha Durbar yang menaungi berbagai kementerian. Gedung Mahkamah Agung hingga Kementerian Kesehatan dan Kependudukan pun dilaporkan rusak berat.

Korban jiwa tak bisa dihindarkan. Sedikitnya 20 orang, mayoritas anak muda, tewas, dan hampir 350 orang luka-luka sejak Senin (8/9).