Komisi II Bahas Raperda Banjir, Abdul Malik : Perda Tidak Harus Punya Aturan Pusat

Bontang, PANRITA.News – Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik menegaskan, jika Peraturan Daerah (perda) Penanggulangan Banjir tidak mengharuskan punya Peraturan Pusat.

“Tidak harus ada, yang paling penting adalah, dasar dasar pengusulan DPRD atas perda tersebut,” jelas Abdul Malik, Senin (16/8/2021).

Menurutnya, penanggulangan banjir Kota Bontang adalah persoalan Kompleks dan butuh perhatian Khusus baik dari sisi penganggaran yang harus konsederan.

“Persoalan banjir Bontang sangat komplek dan butuh perhatian khusus, selain itu penganggaran nya tidak bisa spot per spot, rekomendasi pansus kan begitu,” Jelasnya lagi.

Selain itu, Abdul Malik bilang, Program penanggulangan Banjir Bontang bisa berjalan seiring pembahasan Raperda.

“Soal penanggulangan jalan saja, Ranperda ini tujuan nya hanya mengokohkan program penanggulangan banjir itu,” Pungkasnya

Beberapa waktu lalu Komisi III DPRD Kota Bontang membahas Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang penanggulangan banjir.

Tinggalkan Komentar