Formal Nilai Proses Seleksi Calon Anggota KPID Sulsel Cacat Hukum

Logo KPID Sulawesi Selatan (Sulsel).

Logo KPID Sulawesi Selatan (Sulsel).

Makassar, PANRITA.News – Proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan periode 2020 – 2023 dinilai cacat hukum.

Hasil penentuan tim seleksi hingga perekrutan yang dilakukan tim seleksi patut dipertanyakan sebab beberapa aturan yang justru dilanggar dalam proses tahapan perekrutan.

Hal itu disampaikan Direktur Forum Komunikasi Alternatif Pemuda (Formal) Sulawesi Selatan, Usman. Ia menganggap bahwa proses pemilihan itu mengabaikan Peraturan KPI dan Undang-Undang Penyiaran.

Usman menjelaskan, proses seleksi pemilihan anggota KPID Sulawesi Selatan cacat hukum karena tidak sesuai dengan peraturan KPI Nomor 2/P/KPI/04/2011 tentang Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia pasal 4 ayat 4 dan pasal 5 ayat 1 dan ayat 4 (c).

“Kami mempertanyakan proses pembentukan Timsel KPID Sulsel yang dinilai cacat formil dan administratif, karena bertentangan dengan peraturan KPI. Sebab, dalam timsel harus jelas ada unsur tokoh masyarakat dalam komposisi timsel,” tegas Usman dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/8/2020).

“Selain itu, salah satu Timsel diduga sebagai master campaign salah satu caleg Pemilu 2019 yang saat ini duduk di Komisi A DPRD Sulsel. Bagaimana mungkin proses perekrutan bisa berjalan baik, jika timsel yang dibentuk tidak independen,” lanjut Usman.

Usman pun kemudian mempertanyakan soal uji publik terhadap rekam jejak para calon komisioner yang dinyatakan lulus menempuh proses seleksi administrasi.

Sementara, hal senada disampaikan oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar, Nurdin Amir yang juga mempertanyakan soal uji publik terhadap rekam jejak sejumlah nama dari 21 yang dinyatakan lolos calon anggota Komisioner KPID Sulawesi Selatan adalah politisi, bekas Calon Anggota Legislatif Pemilu 2019.

“Ini bukan soal cukup baca Undang-Undang. Tapi, yang terpenting soal integritas dan rekam jejak para calon komisoner yang paham dan berpihak kepada demokratisasi industri penyiaran lokal. Jangan-jangan nanti yang masuk jadi mafia frekuensi,” tegas Nurdin.

“AJI sebagai organisasi profesi jurnalis yang peduli pada isu demokratisasi penyiaran di Sulawesi Selatan menyesalkan kecerobohan ini dan menyatakan hasil kerja Tim Pansel KPID Sulsel periode 2020 – 2023 tidak layak diterima,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar