Tidak Hadir di Rapat Paripurna DPRD Makassar, Pj Wali Kota Makassar Jadi Sorotan

Makassar, PANRITA.News – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin disorot sejumlah fraksi di DPRD Makassar lantaran absen dalam rapat Paripurna Kedua Sidang ketiga Tahun 2019/2020 dengan agenda penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Rudy tak hadir lantaran ia berangkat ke Masamba, Luwu Utara (Lutra) bersama Gubernur Sulsel (Sulsel), Nurdin Abdullah untuk meninjau lokasi bencana banjir bandang yang terjadi pada Senin (13/7/2020) malam.

Dalam paripurna ia diwakili Sekretaris Kota(Sekot) Makassar, Muh.Ansar untuk hadir membacakan laporan Pertanggungjawaban wali Kota tersebut.

Ketua fraksi PAN, Hamzah Hamid dalam intrupsinya menegaskan bahwa Pj wali kota tidak boleh mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya di Makassar.

“Ini paripurna pertama yang mestinya dihadiri Pj wali kota. Para anggota DPRD tentu sangat antusias karena ini merupakan pertemuan perdana,” ungkapnya.

Dewan dari komisi D DPRD Makassar itu menyayangkan sikap Rudy yang lebih memilih mengambil tanggung jawab di tempat lain dan mengabaikan tugas utamanya di Makssar.

“Mendampingi gubernur penting, tapi jauh lebih penting memperhatikan nasib masyarakat Kota Makassar saat ini,” terangnya.

Ia pun mengancam fraksi PAN akan all out pada rapat Paripurna Pandangan fraksi yang dijadwalkan pekan depan.

Tanggapan lain ikut datang dari Fraksi PKS, Azwar ST yang ikut interupsi pimpunan sidang. Ia menginisiasi agar posisi Rudy sebagai Kadis PUPR di Provinsi Sulsel segera dicarikan penganti. Hal itu juga kata dia agar kerja-kerjanya di Makassar bisa lebih maksimal.

“Tugas besar Pj kedepan adalah bagaimana Covid-19 ini bisa tertangani dengn baik, ditengah Makasaar juga akan menghelat pemilihan. Ini memerlukan konsentrasi dan kerja keras. Kalau perlu gubernur meminta ke Rudi untuk rela mundur dari jabatannya di Pemprov,” katanya.

Hal senada juga dilontarkan anggota fraksi Partai Golkar, Nurul Hidayat. Kata dia Rudy harusnya menghargai putusan jadwal rapat Paripurna minimal ia hadir melalui aplikasi viedo zoom. Ditegah perkembangan teknologi saat ini disebut tak ada alasan untuk tidak bisa berkomunikasi.

“Mestinya Pj bisa hadir apalagi sekarang ini bisa menggunakan aplikasi zoom. Jadi tidak ada alasan untuk tidak hadir,” tagas Nurul.

Sementara fraksi partai Gerindra, Nunung Dasniar lebih terfokus pada jabatan Rudy yang masih merangkap sebagai Kadis PUPR di Provinsi Sulsel.

“Apalagi kasus Covid-19 bukan semakin baik malah semakin bertambah. Saran saya ke pak Gubernur untuk mengganti pak Rudy sebagai Kadis PUPR di Provinsi. Rudy harus memilih jabatan mana yang harus ia akan jalankan, tidak boleh dua-duanya,” ucapnya.

Menanggapi interupsi para anggota, Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menjelaskan, ketidak hadiran Rudy saat ini perlu dimaklumi. Sebab selain sebagai Pj.Walikota Makassar, Rudy juga merangkap sebagai Kepala Dinas(Kadis) PUPR. Dimana ikut mendampingi Menteri PUPR yang ikut mengunjungi Luwu Utara.

“Semoga Senin depan beliau sudah bisa ikut dalm paripurna pandangan fraksi,” pesannya. 

Tinggalkan Komentar