Pemkot Makassar Genjot Revitalisasi RPH Modern dan Terpercaya

Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin.

Makassar, PANRITA.News – Pemerinrah kota tengah menggenjot Rencana Revitalisasi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Tamangapa yang modern dan terintegrasi, termasuk pembagian manajemen pengelolaannya.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menyatakan, kehadiran RPH yang modern dan terintegrasi sangat penting guna menghasilkan daging-daging yang higienis juga membuka ruang untuk mengembangkan ternak di Makassar.

“Pembubaran perusda itu bukan masalah utama. Masalah utama kita menghadirkan RPH yang berstandar dan higienis. Itu masalah pengelolaan. Masalah siapa yang kelola masalah gampang itu,” katanya, Rabu (1/7/2020).

Rudy menambahkan, dalam waktu dekat akan meminta kepda instansi teknis yang menangani program tersebut untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu.

“Masyarakat kita ini sudah menunggu. Jadi kita akan fokus pembangunan, fokus hadirkan dulu. Termasuk sertifikasi halal. Itu bagian dari manajemen,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Makassar, Abdul Rahman Bando menyebut, ada dua opsi yang saat ini sedang digodok.

Kata Rahman, manajemen pengelolaannya akan dibagi sesuai tupoksi lembaga atau badan yang nantinya akan dibentuk.

“Sekarang ini Perusda yang ada itu tupoksi yang dikerjakan adalah pemotongan hewan. Sedangkan pemerintah akan melahirkan UPTD pemotongan hewan. Jadi akan dipikirkan kelanjutan perusda itu,” ujarnya, Selasa (30/6/2020).

Lebih lanjut, Rahman memaparkan khusus pemotongan hewan, akan dikelola melalui unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Sedangkan, yang berkaitan dengan bisnis daging, ternak, maupun pemasaran masih akan dikaji.

Sebab, RPH hingga kini belum jelas apakah akan berbentuk Perusahaan Daerah (Perusda), Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perusahaan Perseoran Daerah (Perseroda).

“DPRD juga sudah sepakat, khusus untuk pemotongan hewan itu dikelola oleh UPTD. Kalau untuk bisnisnya itu dikelola oleh badan usaha milik daerah, apapun namanya. Nah, itu yang sekarang alot dibicarakan,” lanjut Rahman.

Selain itu, PD RPH yang selama ini diyakini mengelola RPH Tamangapa memang mesti disegarkan. Pasalnya, bila masih menjadi PD RPH, ruang lingkup bisnisnya sempit. Sedangkan RPH Tamangapa nantinya akan dibuka beberapa jenis bisnis.

“Biarkan Bagian Hukum dan Ortala Pemkot Makassar untuk kaji dulu apa yang paling cocok nanti namanya. Yang jelas untuk pemotongan hewan itu akan dikelola UPTD,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar