Anarkisme dan ‘Puasa’ Negara

Penulis: Askar Nur, Mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dan pernah menjadi Presiden Mahasiswa UIN Periode 2018.

Sebuah paham yang jarang jadi bahan pendiskusian namun sarat akan jastifikasi di permukaan, “Anarkho-Sindikalisme” namanya. Sebuah paham/keyakinan yang bersimbol “A” dalam lingkaran dan sering diidentikkan dengan tindakan kekerasan dan penghancuran. Masih erat dalam ingatan, peristiwa yang terjadi dalam perayaan hari buruh 1 Mei lalu di Kota Bandung, penangkapan dan tindakan represif aparat terhadap massa aksi yang dinilai melanggar hukum. Mereka adalah gerombolan pemuda yang memakai pakaian serba hitam (masker dan hoodey) yang dianggap seolah massa liar yang menyusup ke barisan buruh oleh para aparat. Mereka, para aparat, mengutarakan bahwa tindakan gerombolan hitam itu melanggar aturan main hukum. Dan yang paling memilukan adalah pada saat mereka semua ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Dandhy Laksono dalam ciutannya di Twitter “Jika benar mereka pelaku pengrusakan pun, tidak ada prosedur hukum yang membenarkan tindakan itu. Jika ‘anarki’ dipahami sebagai tindakan yang tak mengindahkan hukum, foto ini menjawab pertanyaan, mana yang anarkis: yang telanjang atau yang berseragam”, dalam foto yang diupload terlihat beberapa massa yang ditangkap tadi dibawa ke kantor polisi. Dan mereka semua ditelanjangi, digunduli, dicat dan disuruh jalan jongkok serta banyak pula yang lebam akibat pukulan. “Jika pilihannya sama-sama mau ‘menghukum’ di luar prosedur hukum, polisi bisa meminta para terduga pelaku vandalisme itu mengecat ulang bangunan, misalnya. Bukan malah menelanjangi dan menggunduli, ini hanya malah akan membuat slogan “ACAB” semakin meluas”, lanjut Dandhy Laksono dalam ciutannya.

Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Muh Taufik Kasaming (Forum Studi Humaniora Makassar) karena telah menghadirkan sebuah narasi pembanding di tubuh Anarkhisme Sindikalisme yang akhir-akhir ini buram identitas di atas jastifikasi segelintir orang yang (tidak) paham. ‘Anarkisme’ adalah tindakan kekerasan dan pengrusakan, kira-kira begitulah kacamata kebanyakan. Dalam tulisannya yang dimuat di Opini Tribun Timur dengan judul “Anarkho Sindikalisme” (Rabu, 15 Mei 2019), beliau memberikan sedikit gambaran apik perihal Anarkho Sindikalisme pada hakikatnya meskipun pembahasannya agak sedikit dikarenakan faktor tulisan sering dibatasi oleh jumlah kata di media pada umumnya tapi bagi saya pribadi, itu sudah sangat luar biasa. Dalam setiap perkara antara subjek dengan objek harus diperantarai oleh sebuah gagasan demi hubungan harmonis, begitupula antara Anarkhisme Sindikalisme dengan pandangan publik meniscayakan titik temu gagasan agar tidak mudah menempuh proses jastifikasi yang langgeng.

Yang paling disayangkan dalam peristiwa 1 Mei di Kota Bandung adalah kurang terpublishnya di media baik online maupun cetak, padahal ini merupakan salah satu permasalahan yang harus disikapi secara tegas oleh pemangku kebijakan negeri ini. Kebrutalan dalam menindaklanjuti permasalahan akan bermuara pada krisis humaniora dan jika humaniora telah semakin berada di level bawah maka tentu humanisme terkikis hingga yang akan tercipta bukanlah humanisasi melainkan dehumanisasi, dan efek dominonya adalah tatanan akan ‘chaos’. Kalau seperti itu, berarti bukanlah Anarkhisme yang harus disebut sebagai paham ‘chaos’ melainkan paham brutal menanggapi sesuatu yang dianggap ‘pengrusakan’ namun minim pengetahuan atas itu (bukan berarti saya meremehkan dan merasa lebih paham tentang ini namun setidak-tidaknya ada pengetahuan yang mampu menanggalkan mata benci). Sebenarnya, bukan hanya massa aksi di Kota Bandung yang mengalami tindakan brutal dari aparat melainkan banyak juga yang terjadi di wilayah lain dan hampir setiap gerakan pressure massa (demonstrasi) yang dilakukan oleh mahasiswa maupun buruh pada umumnya, harus menelan pil pahit tindakan represif dari aparat. Entah, faktor apa yang menyebabkan hal demikian terjadi dan atas dasar apa represif itu terjadi? Pertanyaan itu bisa dijawab oleh para lambe turah dan oleh para pelaku represif itu sendiri, dengan jawaban pamungkas yang sifatnya memojokkan satu pihak yakni yang melakukan demonstrasi begitupula para lambe turah merespon dalam akun anonimnya.

Rudolf Rocker, salah seorang pemikir anarkis yang kerap dianggap sebagai “Bapak Anarko Sindikalis” dalam risalahnya The Origins of Anarcho Syndicalism: “Bersama dengan pendiri sosialisme, kaum anarkis menuntut penghapusan semua monopoli ekonomi serta kepemilikan bersama atas tanah dan semua sarana produksi lainnya, yang harus dimanfaatkan oleh semua tanpa pembedaan; karena kebebasan sosial dan personal hanya dapat dipahami pada dasar keuntungan ekonomi yang setara bagi setiap orang. Bahwa perang melawan kapitalisme harus bersamaan juga berperang melawan semua institusi kekuasaan politis, karena dalam sejarah, eksploitasi ekonomi selalu bekerja sama dengan penindasan sosial politik. Eksploitasi dan dominasi orang terhadap sesamanya tidak dapat dipisahkan, dan masing-masing saling mengkondisikan”. (Tirto.id)

Gagasan nyata dari Anarkisme Sindikalisme adalah penolakan terhadap sistem pemerintahan yang otoriter yang memiliki orientasi kepada kepemilikan pribadi sehingga para penganut paham ini memiliki cita-cita untuk merebut ruang dan alat produksi untuk mewujudkan sistem ekonomi, sosial dan politik yang berdasarkan kepemilikan kolektif. Lantas masihkah kita berpikir bahwa anarkisme sindikalisme adalah gerakan pengrusakan atau sering diidentikkan dengan perilaku bar-bar? Kalaupun iya, sekarang mari kita lihat istilah anarkisme yang berakar dari bahasa Yunani, anarchos/anarchein, yang berarti “tanpa penguasa” atau “tanpa pemerintahan”, itu bisa disimpulkan bahwa paham yang tidak menghendaki penguasa atau dalam hal ini negara. Ada apa dengan negara? Pemikiran Marx yang menganggap ideologi tentang negara hanya sebagai representasi dari basis ekonomi (daya dan relasi produksi) sehingga Althusser mencoba merevisinya dan memecahkan problem-problem teoritis yang belum diselesaikan Marx, khususnya teori tentang ideologi. Bagi Althusser, negara pada kondisi sejatinya adalah alat bagi kepentingan kelas yang berkuasa, fungsi esensial dari seluruh aparatur negara adalah melaksanakan fungsi-fungsi dasar dari represifitas dan intervensi terhadap kelas yang berada di bawah kekuasaan kelas penguasa. Oleh karena itu Althusser menyebutkan dua mekanisme utama yang memungkinkan warga negara berkelakuan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam negara, sekalipun aturan-aturan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan yang dimiliki oleh warga negara yakni represif dan ideologis atau dengan kata lain Repressive State Apparatus (RSA) dan Ideological State Apparatus (ISA) ,sebuah perangkat negara yang sifatnya represif dan ideologis,.

Negara dan eksistensinya dalam aparatus, tidak lebih hanyalah sebagai kuasa negara selebihnya itu yang bergerak adalah represif dan ideologis. Yang dimaksud represif atau RSA di sini adalah sebuah reaksi dari perangkat seperti polisi, sekolah, pengadilan, hukum dan oligarki-oligarki lainnya yang cenderung memaksakan kepatuhan kepada warga negara dan jika itu tidak dipatuhi maka mereka memiliki otoritas penuh untuk melakukan apapun sedangkan ideologis atau ISA adalah sebuah ideologi yang dipakai negara untuk melanggengkan penindasan dan memperkuat represi, ISA ingin cenderung mendorong warga negara untuk menjadi individu yang patuh secara rela menjadi makhluk-makhluk bentukan yang bekerja melanggengkan proses reproduksi produksi. Penindasan fisik maupun non fisik harus diterima oleh individu di bawah kuasa negara yang dikuasi oleh sekelompok kepentingan tertentu. Nah, jika seperti itu yang terjadi pada negara dewasa ini maka sebuah bentuk kewajaran bagi anarkisme sindikalisme untuk menolak kehadiran negara. Selanjutnya apakah kondisi seperti ini juga terjadi di tubuh negeri kita tercinta, Indonesia? Silahkan tarik benang merahnya berdasarkan kondisi nyata yang terjadi hari ini, jika yang lebih dominan adalah kapitalisme sebagai ideologi negara maka gambaran di ataslah yang terjadi namun jika Pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945 sebagai dasar negara maka sebagai warga negara yang mencintai negara dan tanah air ini, yang harus dipertanyakan dan dikaji bersama adalah apakah hal itu secara de jure atau de facto? Dan ketika hal demikian sudah dilakukan, selanjutnya adalah menyelamatkan tubuh negeri ini dari cengkraman yang menindas rakyatnya dan pembaharuan adalah sebuah keniscyaan untuk negeri tercinta.

“masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa ia dapat menggunakan kebebasan yang telah direbutnya sendiri”. Pramoedya Ananta Toer

Leave a Reply