Buka Raker APDESI Bulukumba, Sukri Sappewali: Kades adalah Ujung Tombak NKRI

Bulukumba, PANRITA.News – Sebulan setelah dilantik pada 4 Februari 2019 yang lalu, para pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bulukumba, menggelar rapat kerja (Raker).

Raker tersebut dilaksanakan untuk menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama periode kepengurusan. Hal itu disampaikan oleh ketua APDESI Bulukumba, Rais Abdul Salam. 

Menurut Rais Abdul Salam yang juga merupakan Kepala Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa ini, kegiatan Raker yang dilaksanakan bukan eforia atau pun hanya menggugurkan kewajiban saja. Namun, Raker tersebut sebagai bagian dari semangat para kepala desa dalam memajukan desa di Kabupaten Bulukumba.

“Sahabat-sahabat kita di APDESI memikul nasib ratusan ribu warga Bulukumba. Olehnya itu jadikan pertemuan ini sebagai panggung gagasan yang terukur,” pinta Rais Abdul Salam saat menyampaikan laporannya saat pembukaan Raker yang dilaksanakan di Hotel Anda Beach Tanjung Bira, Senin (4/2/2019).

Sementara itu, Ketua APDESI Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rahayu mengungkapkan harapannya agar para kepala desa tidak tersangkut di ranah hukum dari pengelolaan dana desanya, mengingat anggaran pembangunan banyak dikucurkan ke desa.

APDESI, kata Rahayu adalah rumah bersama sebagai wadah dalam mensinergikan langkah dalam membangun desa.

“Terkait pengelolaan dana desa,  tidak boleh ada kepala desa yang merasa jago dengan melabrak aturan. Semua (dana desa) harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” beber Rahayu.

Bupati AM Sukri Sappewali, yang membuka kegiatan Raker mengungkapkan jika para kepala desa adalah ujung tombak dari NKRI.

” Sebagaimana Nawacita Presiden RI yang membangun Indonesia dari pinggiran, maka peran kepala desa dalam pembangunan, sangat strategis, oleh karena yang disebut pinggiran itu adalah wilayah-wilayah desa di seluruh Indonesia,” ungkap Sukri.

Selain itu, Bupati dua periode ini meminta para kepala desa untuk lebih peka terhadap kondisi sosial di wilayahnya, termasuk memperbaiki layanan publik di desanya.

“Kepala desa seharusnya malu, jika ada warganya yang miskin ditemukan oleh LSM. Hal seperti ini harus menjadi perhatian kepala desa,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati memberikan kesempatan kepada Wakil Bupati, Kajari dan Kapolres Bulukumba untuk memberikan pencerahan dan dialog dengan para kepala desa. Hal itu dilakukan agar dalam pengelolaan anggaran desa tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Leave a Reply