Iuran JKN-KIS Bakal Naik, DJSN: Tidak Perlu Menunggu Sampai Pemilu

Surabaya, PANRITA.News – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) sempat menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan penyesuaian nilai premi BPJS Kesehatan yang rencananya akan dilakukan setelah Pemilu 2019.

JK memandang kondisi anggaran BPJS Kesehatan yang terus defisit. Menurut JK, Rencana ini masih akan dibicarakan dengan para menteri. Meskipun pembahasan mengatasi defisit bukan kali pertama saja.

“Sudah dibicarakan kabinet, nanti akan saya usul dibicarakan lagi, supaya jangan tiap tahun tinggi defisitnya,” kata JK di kantornya, Jakarta pada Selasa (31/10/2018).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Zaenal Abidin angkat bicara saat menghadiri Media Workshop BPJS Kesehatan di Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis, (22/11/2018).

“Menurut saya tidak perlu menunggu sampai pemilu. Kalau ada uang, bayar sekarang,” kata Zaenal.

Zaenal kemudian menggambarkan isu ini seperti orang yang menderita anemia. Ketika anemia berat, satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa pasien adalah dengan transfusi  darah. Jika tidak segera dilakukan, pasien akan mati.

“Pilihannya kan mati atau hidup. Kalau misalnya terlambat, masih bisa hidup, tapi mungkin cacat,” ujarnya.

Menurut Zaenal, dengan pemerintah gerak cepat membantu menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan ini, bakal meringankan beban.

“Mungkin (bisa) menjadi poin juga bagi pemerintah,” kata Zaenal.

“Bila tidak segera (iuran dinaikkan), menjadi beban karena menjadi akumulasi terus,” lanjut mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2015.

Leave a Reply