Anak Perusahaan Indofood Group Serobot Lahan Warga di Papua?

Jakarta, PANRITA.News – Rencana pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT Bintuni Argo Prima Perkasa (BAPP) mendapat penolakan dari Suku Mpur Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Namun, warga mengaku takut merebut kembali tanahnya lantaran anak perusahaan Indofood Group itu kerap dijaga aparat Brimob.

Hal itu diungkapkan oleh perwakilan warga Suku Mpur Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, Samuel Ariks. Ia menegaskan bahwa tanah yang diklaim BAPP tersebut adalah tanah milik warga.

“Kami takut kalau kami ke situ ada aparat Brimob. Kami sampai hari ini tidak masuk ke sana. Seakan-akan itu tanahnya perusahaan. Itu tanah kami, hidup kami. Segala-galanya ada di situ,” kata Samuel di sebuah konferensi pers yang diadakan di Kantor Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Jakarta Selatan, Kamis (15/11/2018).

Samuel mengatakan rencana PT BAPP membuka perkebunan kelapa sawit ditolak warga. Setelah penolakan itu, perusahaan kembali datang dengan dalih tidak membangun perkebunan sawit.

Selain itu, PT BAPP juga memberikan uang tali asih kepada marga Ariks sebesar Rp 100 juta. Perusahaan juga berjanji akan membuka pekerjaan di tanah berbentuk savana dalam waktu tiga tahun.

Namun saat Samuel meminta dokumen-dokumen mengenai pekerjaan tersebut, terjadi tawar-menawar dengan perusahaan. Akhirnya Samuel tidak menyetujui keberadaan perusahaan tersebut.

“Kami tidak mau PT BAPP di sana,” tegasnya.

Samuel mengaku telah mengembalikan uang tali asih tersebut karena menolak kesepakatan dengan perusahaan. Namun PT BAPP tidak menerimanya dan menitipkan uang tersebut di Polres Kebar.

Ia menyatakan ada penolakan bersama enam suku lainnya, namun sampai saat ini belum ada langkah yang diambil untuk memberhentikan aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut di tanah Papua.

Samuel Ariks adalah salah satu dari enam pemilik hak wilayah yang sementara ini telah dikerjakan oleh PT BAPP. Ia mengatakan perusahaan tersebut datang ke distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw pada 2015.

Veronica Manimbu, salah satu dari enam pemilik wilayah tersebut juga merasakan ketakutan masyarakat saat bersitegang dengan aparat demi memperjuangkan tanah yang menjadi sumber kehidupan warga setempat.

“Kalau kita berkelahi sama mereka, mereka datangkan Brimob sehingga kami masyarakat takut. Mungkin bicara sebatas itu dan kami pulang,” kata Veronica.

Tinggalkan Komentar