Hebat! Meski Jabatan Berakhir, SYL Masih Terima Penghargaan

Makassar, PANRITA.News – Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2008-2018, Syahrul Yasin (SYL), meraih penghargaan pada bidang geospasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Pusat. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan komitmen dalam mendukung Pembangunan dan Pengembangan Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Penghargaan diserahkan Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Zainal Abadin kepada “Sang Komandan” pada acara Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan JIGN Regional Sulawesi, di Hotel Clarion Makassar, Rabu (18/4).

SYL mendapat penghargaan karena dinilai memberikan kontribusi yang besar selama menjabat Gubernur Sulsel. Melahirkan sebuah Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Selatan No.141 Tahun 2017 tentang Sistem Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sulsel.

“Hasil kerja Pak Syahrul saat menjadi Gubernur diapresiasi oleh Badan Informasi Geospasial RI dengan memberikan penghargaan, karena dalam masa jabatan beliau kegiatan ini terwujud,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman.

Jufri menambahkan, Sulsel dianggap maju dan progresif dalam membangun simpul jejaring sistem informasi geospasial dan telah ada sejak tahun 2009. Pergub ini hadir dengan tujuan hadirnya single map identity atau kebijakan satu peta. Ini untuk mengurai masalah karena baik kementerian atau lembaga-lembaga yang ada, memiliki peta masing-masing menurut kewenangannya.

“BPN punya peta, kehutanan punya peta dan pertambangan juga punya peta. Itu kadang membuat orang bingung, satu yang lain beda. Itulah sekarang kita melakukan pembenahan,” sebutnya.

Pembenahan ini akan mengintegrasikan semua peta, 38 peta tematik akan disatukan. “Nanti tinggal satu peta, mencakup semua, menjadi single map,” jelasnya.

Diketahui, berdasarkan surat Kemendagri No. 503/685A/SJ yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia, untuk menyiapkan infrastruktur dan jaringan untuk kebijakan satu peta bagi pemerintah daerah.

Pemerintah di daerah agar menyiapkan minimal tiga tema Informasi Geospasial Tematik (IGT) yaitu batas wilayah, data tata ruang dan peta kawasan masyarakat hukum adat (MHA).

Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, bahwa seluruh IGT Nasional terintegrasi dan dapat berbagi-pakai data sesuai klarifikasi akses masing-masing IGT. Di Sulsel sendiri ada dua kabupaten sebagai percontohan yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur. (*)

Leave a Reply