Makassar, PANRITA.News – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta percepatan proses hukum terhadap 13 anak yang kini berstatus tersangka dalam kasus pembakaran dan penjarahan kantor DPRD Sulawesi Selatan serta DPRD Makassar.

Hingga saat ini, total 40 orang sudah diamankan polisi terkait kerusuhan tersebut. Dari jumlah itu, 13 di antaranya masih anak-anak.

“Di sini ada 13 anak yang ditahan di Polda Sulsel. Kalau di Jakarta hanya satu anak,” ujar Yusril saat berkunjung ke Makassar, Rabu (10/9).

Ia meminta aparat kepolisian mengedepankan pendekatan yang lebih humanis terhadap anak-anak. Menurutnya, proses pemeriksaan perlu dipercepat, dan bila kesalahan mereka tidak tergolong berat, penahanan bisa segera ditangguhkan.

“Agar mereka bisa diserahkan kembali ke orang tua, dibina keluarga, dan kembali ke masyarakat,” imbuhnya.

Selain anak-anak, Yusril juga mendorong polisi menerapkan mekanisme restorative justice bagi para mahasiswa yang ikut ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau tidak cukup bukti atau kesalahannya tidak berat, restorative justice bisa menjadi jalan keluar. Tetapi jika terbukti melakukan penjarahan atau pembakaran yang menelan korban jiwa, tentu proses hukum tetap berlanjut ke pengadilan,” tegasnya.

Dalam kunjungannya ke Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar, Yusril memastikan hak-hak para tersangka tetap terpenuhi.

Ia bahkan menyoroti pentingnya memberikan pemahaman tentang konsep restorative justice kepada para tersangka non-mahasiswa, seperti buruh dan petugas kebersihan, yang mungkin tidak familiar dengan istilah tersebut.

“Ketidakpahaman mereka ini jangan dibiarkan. Justru kita harus hadir memberi keadilan bagi semuanya,” tutup Yusril.