Makassar, PANRITA.News – Ketua Umum The Sulawesi Institute, Muhammad Warakaf, mengungkapkan rasa keprihatinannya atas pembakaran kantor DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar yang terjadi saat aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu (30/08/2025).

Menurutnya, peristiwa tersebut mencerminkan eskalasi ketegangan yang bisa merugikan citra demokrasi dan menciptakan kerugian materiil yang besar.

Dalam pernyataan resminya, Warakaf menegaskan bahwa ia tetap mendukung hak masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui aksi demonstrasi. Namun, ia menilai bahwa bentuk kekerasan yang berujung pada pembakaran properti publik tidak dapat dibenarkan.

“Saya mendukung penuh hak masyarakat untuk berdemonstrasi sebagai bagian dari ruang demokrasi. Aksi unjuk rasa merupakan sarana yang sah dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Tetapi, kita sangat menyesalkan jika aksi tersebut berujung pada kekerasan dan pembakaran fasilitas negara. Ini jelas merugikan semua pihak,” ujar Warakaf.

Di sisi lain, Warakaf juga mengkritisi kinerja aparat keamanan, khususnya kepolisian, yang menurutnya tidak cukup sigap dalam mengatasi situasi saat itu.

Ia merasa kecewa dengan sikap aparatur yang dinilai lebih banyak melakukan pembiaran terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan.

“Saya sangat menyayangkan sikap aparat keamanan yang terkesan kurang proaktif dalam mencegah terjadinya tindakan anarkis, seperti pembakaran kantor DPRD. Seharusnya, aparat dapat lebih sigap dalam melakukan pengamanan dan penanggulangan agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut,” jelasnya.

Selain itu, Warakaf juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kinerja Intelijen Kepolisian dalam melakukan mitigasi konflik di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, intelijen memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi ancaman dan mencegah terjadinya ketegangan sosial yang bisa memunculkan kekerasan.

“Saya juga menyoroti kinerja intelijen kepolisian dalam merespons potensi kerusuhan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Harusnya mereka bisa lebih optimal dalam melakukan deteksi dini dan langkah-langkah mitigasi agar situasi tidak semakin memburuk,” tambahnya.

Sementara itu, pasca kejadian tersebut, sejumlah pihak telah meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengamanan dalam demonstrasi. Beberapa elemen masyarakat juga mendesak agar pihak terkait segera menindaklanjuti kasus pembakaran ini secara transparan dan adil.

Warakaf berharap, ke depan, semua pihak dapat lebih mengedepankan dialog dan penyelesaian masalah secara damai, tanpa melibatkan kekerasan atau tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.