Makassar, PANRITA.News – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Selatan, Asrullah Dimas, menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam tragedi demonstrasi di Kota Makassar pada 29 Agustus 2025.

Aksi yang awalnya digelar untuk menyampaikan aspirasi rakyat berubah ricuh, berujung pada pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, Kantor DPRD Sulsel, perusakan Kantor Kejaksaan, hingga menelan korban jiwa serta kerugian besar bagi negara.

Dalam keterangannya, Dimas menegaskan bahwa aksi brutal itu bukan cerminan gerakan mahasiswa.

“Mahasiswa hadir dengan cara-cara konstitusional untuk menyuarakan rakyat. Namun, kerusuhan dan pembakaran jelas bukan watak mahasiswa,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya pengamanan aparat.
“Bagaimana mungkin aset negara bisa terbakar begitu saja? Ke mana aparat saat situasi mulai memanas? Jangan sampai ini adalah bentuk pembiaran,” kritiknya.

Lebih jauh, Dimas menyinggung teori Collective Behavior dari Neil Smelser, yang menjelaskan bahwa ledakan massa biasanya lahir dari akumulasi ketidakpuasan sosial yang diabaikan pemerintah.

Menurutnya, apa yang terjadi di Makassar adalah contoh nyata: kebijakan yang lahir tanpa dialog justru memantik kemarahan rakyat.

“Ekonomi yang kian mencekik, ditambah politikus yang absen mendengar rakyat, menjadi bara yang akhirnya menyulut api kerusuhan,” tambahnya.

Ia pun menyinggung kearifan lokal Sulawesi Selatan, tudang sipulung, tradisi musyawarah Bugis-Makassar yang kini nyaris ditinggalkan.

“Seandainya pemerintah mau membuka ruang tudang sipulung, konflik bisa dicegah lewat dialog, bukan dengan kekerasan,” tegasnya.

Selain itu, Dimas juga menyoroti kasus represif terhadap masyarakat Bone yang menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Menurutnya, pola negara semakin jelas, aspirasi ditutup, rakyat dilawan dengan kekerasan, bahkan jurnalis ikut dikriminalisasi.

Sebagai sikap resmi, HMI Badko Sulsel mengumumkan enam tuntutan terbuka:

1. Transparansi pengelolaan uang rakyat dalam setiap RPJM di tingkat provinsi, kota, hingga kabupaten.
2. Pembentukan Tim Pencari Fakta independen yang melibatkan akademisi, aktivis, dan jurnalis, untuk mengevaluasi SOP penanganan aksi.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap aparat keamanan yang lalai menjaga kondusifitas.
4. Gubernur Sulsel diminta tidak tinggal diam, melainkan memberi penjelasan soal kondisi ekonomi daerah.
5. Menagih konsistensi para ketua partai di Sulsel atas janji kesejahteraan rakyat.
6. Kapolda, Gubernur, Kajati, dan Ketua DPRD Sulsel diminta memberikan klarifikasi resmi terkait tragedi ini.

HMI Badko Sulsel menolak mahasiswa dijadikan kambing hitam. Pemerintah, katanya, harus bercermin pada kearifan lokal tudang sipulung untuk mengedepankan dialog.

“Tragedi ini adalah alarm keras. Jangan ada lagi kebijakan tanpa ruang bicara dengan rakyat. Mari hentikan darah dan air mata, dan kembali ke jalan damai,” tutup Dimas.