Makassar, PANRITA.News – Utang pemerintah akan kembali membengkak tahun ini dan diperkirakan akan mencapai Rp 7.700 triliun.

Hal itu karena, pemerintah berencana menerbitkan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) secara neto alias menarik utang baru senilai Rp 991,3 triliun di tahun ini.

Di akhir November 2021 lalu, utang pemerintah tercatat mencapai Rp 6.713,24 triliun atau setara 39,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada 4 Januari 2022 lalu, pemerintah juga telah menarik utang baru melalui skema lelang Surat Utang Negara (SUN). Hasilnya, pemerintah berhasil meraih Rp 25 triliun dari lelang tujuh seri SUN.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengatakan pemerintah harus berhati-hati mengelola utang negara di tahun ini. Menurutnya, masih ada banyak tantangan yang akan muncul di 2022.

“Di tahun ini memang target pembiayaan mencapai hampir Rp 1.000 triliun. Tantangannya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu menjaga aspek kesehatan. Juga tantangan baru di 2022 adalah global normalization policy. Ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah bagaimana kemudian mengelola risiko yang terjadi,” ujar Riefky, Senin (10/01/2022).

Sejumlah bank sentral juga kini mulai melakukan tappering off serta pengetatan kebijakan moneter.

“Ini yang saya rasa masih menjadi tantangan utama di 2022,” ujarnya.

“Yang kemudian ini juga akan mempengaruhi pembayaran bunga utang ke depannya. Memang saat ini tidak hanya The Fed, saat ini seluruh dunia menaikkan tingkat suku bunganya. Ini kemudian akan berpengaruh terhadap beban bunga utang yang selama ini diakumulasi oleh pemerintah dan juga swasta,” tambahnya.

Tak hanya itu, Varian omicron yang telah masuk ke Indonesia juga menjadi tantangan di sektor kesehatan, yang dapat mengganggu sektor lainnya, termasuk keuangan negara.

Namun dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati optimistis bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar utang-utang tersebut.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa utang digunakan untuk membiayai hal-hal produktif seperti penanganan COVID-19 hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Kalau belanjanya bagus, jadi infrastruktur yang bagus, jadi SDM yang berkualitas, ya pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN ini pasti bisa kita bayar Insyaallah kembali dengan aman. Itulah perencanaan keuangan negara,” ujar Sri Mulyani.