Jakarta, PANRITA.News – Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, angkat suara terkait insiden pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dialami seorang jurnalis media nasional.

Legislator yang akrab disapa Nico itu menegaskan, peristiwa semacam ini tidak boleh terulang karena dapat merusak iklim demokrasi di Indonesia.

“Pers punya mandat publik untuk menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus menyampaikan informasi secara apa adanya, termasuk melalui pertanyaan-pertanyaan kritis kepada Presiden maupun pejabat negara,” ujar Nico, Rabu (1/10/2025).

Ia menilai, pencabutan akses liputan hanya gara-gara pertanyaan yang diajukan bukan hanya keliru, melainkan bisa dipersepsikan sebagai bentuk pembungkaman. “Tindakan itu menciptakan preseden buruk bagi kebebasan pers sekaligus menggerus kualitas demokrasi kita,” tegasnya.

Seperti diketahui, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden sempat mencabut kartu identitas liputan milik jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia.

Insiden ini terjadi setelah Diana melontarkan pertanyaan mengenai problem program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, usai sang kepala negara pulang dari kunjungan luar negeri di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9).

Kasus ini kemudian menuai sorotan luas dan viral di media sosial. Hanya berselang dua hari, Biro Pers akhirnya mengembalikan kartu identitas tersebut. Berdasarkan foto yang beredar, ID Pers Diana Valencia dikembalikan langsung oleh pejabat Biro Pers pada Senin (29/9).

Bertentangan dengan Undang-Undang Pers

Nico menilai insiden pencabutan ID pers tersebut bisa berdampak serius, sebab berpotensi mengganggu kebebasan pers yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Menghalangi jurnalis menjalankan tugasnya bukan hanya melanggar kebebasan pers, tapi juga bisa meruntuhkan kepercayaan publik pada komitmen pemerintah menjaga keterbukaan informasi,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, dinamika antara jurnalis dan pejabat publik seharusnya disikapi dengan kepala dingin. Kritik, kata Nico, harus diterima secara terbuka karena merupakan bagian dari prinsip transparansi.

“Semua pejabat publik membutuhkan kritik sebagai bahan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban. Kami di DPR pun berbenah karena adanya kritik, dan itu membantu memperbaiki kinerja kami ke depan,” ucap legislator asal Dapil Jawa Barat I tersebut.

Pelajaran untuk Demokrasi

Nico yang duduk di Komisi I DPR—membidangi komunikasi dan informatika—menekankan, insiden ini menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi sejati tidak hanya ditentukan oleh mekanisme politik formal, tetapi juga dari penghormatan negara terhadap kebebasan pers.

“Pers adalah mitra strategis dalam menyampaikan kebenaran kepada rakyat. DPR RI berkomitmen mengawal agar kasus serupa tidak terulang, demi tegaknya kebebasan pers dan kualitas demokrasi Indonesia,” pungkasnya.