Jakarta, PANRITA.News – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan progres masif.

Hingga saat ini, 666 juta porsi makanan telah berhasil disajikan melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun, di tengah capaian spektakuler itu, sejumlah persoalan masih membayangi. Kasus dugaan keracunan makanan, standar higienitas pengelolaan dapur, hingga polemik soal kehalalan ompreng (wadah makan yang digunakan) menjadi sorotan publik.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, angkat bicara mengenai isu ompreng. Ia menegaskan bahwa sejak awal perancangan program MBG, penggunaan ompreng memang sudah direncanakan.

Menurutnya, sejak 2023 ompreng tersebut telah beredar bebas di pasar Indonesia. Namun setelah ditelusuri, ternyata produk itu bukan hasil produksi dalam negeri.

“Sejak 2023 ompreng ini sudah dijual di pasar. Tapi setelah dicek, ternyata belum ada satu pun produsen lokal yang membuatnya. Karena itu, pada Juni 2024 saya mengundang Asosiasi Pengusaha Peralatan Dapur dan Alat Makan, lalu langsung meninjau pabriknya. Saya minta mereka mencetak ompreng ini, karena kebutuhan di tahun 2025 akan sangat besar,” ujar Dadan saat meninjau dapur SPPG di Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Selasa (9/9/2025).

Awalnya, para pengusaha lokal sempat ragu terhadap keberlangsungan program MBG. Namun, setelah resmi bergulir pada 6 Januari 2025, keraguan itu terbantahkan. Program justru melaju sangat cepat dengan permintaan ompreng yang melonjak drastis.

Kebutuhan Melonjak, Produksi Lokal Masih Tertinggal

Saat ini, kapasitas produksi dalam negeri baru mencapai 11,6 juta ompreng per bulan. Angka itu masih jauh dari kebutuhan riil yang mencapai 80 juta unit.

“Kalau dihitung mulai September hingga Desember, berarti ada empat bulan. Produksi lokal bisa mentok di sekitar 50 juta ompreng. Padahal kebutuhan kita 80 juta,” jelas Dadan.

Melihat ketimpangan tersebut, pemerintah pun terpaksa mendatangkan sebagian ompreng dari luar negeri untuk menutup kekurangan.

“Jadi wajar kalau masih ada yang diimpor,” ungkapnya.

Fokus APBN untuk Produk Lokal

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara (APBN) tetap diprioritaskan untuk membeli ompreng produksi dalam negeri.

“Semua yang kami beli dengan APBN itu dari produksi lokal. Karena sisa anggarannya nanti kami gunakan untuk pembangunan,” jelasnya.

Dengan begitu, pemerintah berusaha menyeimbangkan kebutuhan besar program MBG dengan dukungan terhadap industri dalam negeri, meski impor masih tak bisa dihindari dalam jangka pendek.