Jakarta, PANRITA.News – Keresahan tengah melanda sejumlah calon jemaah dan biro travel haji terkait visa furoda. Namun, sebetulnya, potensi masalah ini sudah diantisipasi sejak jauh-jauh hari oleh Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag), tepatnya sejak Mei 2024.

Komisi VIII mengungkap bahwa pihak Konsulat Jenderal RI di Jeddah sebelumnya telah memberi peringatan: Pemerintah Arab Saudi akan memperketat penerbitan visa, khususnya yang tidak termasuk dalam kuota resmi haji.

“Masalah ini sudah kami prediksi sejak tahun lalu,” ungkap Abdul Wachid, anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, pada Sabtu (31/5/2025).

“Konjen waktu itu sudah memberi sinyal akan ada pembatasan visa non-haji, termasuk furoda, karena terjadi penumpukan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Padahal, semestinya jumlah jemaah disesuaikan dengan kapasitas lokasi,” lanjutnya.

Wachid menegaskan bahwa visa furoda sepenuhnya berada di bawah kendali Pemerintah Arab Saudi. Artinya, Indonesia tak punya wewenang untuk mengatur jumlah maupun distribusinya.

“Kami di DPR tak bisa mengontrol berapa visa furoda yang keluar, itu sepenuhnya di tangan otoritas Saudi,” tegasnya.

Politikus dari Partai Gerindra itu juga menyampaikan bahwa kebijakan tegas Arab Saudi ini berlaku global, tak hanya untuk Indonesia saja. Imbasnya sangat besar, terutama bagi biro travel haji yang sudah mengeluarkan dana besar untuk akomodasi, penerbangan, hingga logistik di lokasi-lokasi haji.

“Ini pukulan berat bagi para travel. Semua persiapan sudah dibayar, tapi ternyata tak satu pun visa dikeluarkan. Saya banyak menerima keluhan soal ini,” tambah Wachid.

Sebagai solusi, ia meminta biro travel untuk segera mengumpulkan para calon jemaah dan memberikan penjelasan transparan terkait kebijakan dari Arab Saudi. Ia juga menekankan pentingnya pengembalian dana secara penuh.

“Kalau jamaah mau tetap menitipkan dananya untuk keberangkatan tahun depan, itu boleh saja. Tapi kalau mereka minta dikembalikan, harus dikembalikan sepenuhnya. Kepercayaan publik adalah hal yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya.