Penulis: Ismail Suardi Wekke (Pemuda ICMI)

PANRITA.News – Salah satu yang menjadi godaan, setiap manusia adalah harta. Ketika itu diceburi, maka akan kehilangan idealisme dan juga kemerdekaan. Begitu pula dengan ulama, dalam status kemanusiaan, mereka tetap saja senang akan harta.

Sebelum lebih lanjut, mari melihat sejenak program kementerian pendidikan. Betapa dengan Merdeka Belajar, menjadi sarana untuk saling menyapa. Kini, kampus tidak lagi hanya pada batas-batas tembok belaka. Tetapi juga dibangun dengan kepekaan, dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat.

Saat ini, kampus begitu peka. Semasa ada bencana, warga kampus baik dosen maupun mahasiswa ketika terjun menanggulangi kejadian itu akan diapresiasi dalam bentuk SKS.

Maka, dengan menolong sesama manusia juga akan mendapatkan ganjaran. Tidak saja di akhirat kelak, tetapi sudah didapatkan manfaatnya sejak dunia.

Begitu pula aktivitas magang, dan juga kegiatan sosial lainnya. Sejatinya adalah mengasah kemampuan insani kemanusiaan.

Dengan program yang sudah terpola sedemikian rupa. Setiap kampus menerima dengan tangan terbuka untuk berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dunia usaha dunia industri. Namun, masalah berikutnya justru menghadang.

Organisasi keagamaan Islam yang dipimpin para ulama kemudian mendapatkan peluang untuk mengelola tambang. Sekalipun itu terlihat besar, tetapi persentase pembayaran pajak tambang lebih rendah berbanding dengan pajak yang disumbangkan para pengusaha rumah makan.

Belum lagi dengan kerusakan lingkungan, serta masalah lain yang mengiringinya.

Dengan kesempatan untuk turut mengurusi tambang, dan dengan dalil bahwa ormas ini justru hanyalah penulis proposal setiap harinya, akan menjadi sebuah stigma tersendiri.

Betapa keberadaan ormas dalam kapasitasnya adalah penguatan masyarakat sipil. Tentu tidak dapat ditolak, dan juga bukan sebuah generalisasi, ada saja organisasi yang menyalahgunakan kertas kop dan stempel untuk kepentingan individu. Tetapi, itu tidak dapat menjadi dalil untuk pemberian konsesi tambang.

Ketika ada yang tidak sejalan, seperti wujudnya Merdeka Belajar, dan pada saat yang sama justru ormas dikebiri dengan mengelola tambang, akan menjadi rusaknya ekosistem bagi masyarakat madani.

Harapan kita, bahwa dengan adanya Merdeka Belajar, akan menjadi instrumen untuk mendaulatkan pelajar dan juga memaksimalkan daya mereka untuk senantiasa belajar, tidak hanya di institusi formal dan bangku kuliah.

Tetapi merentasi batas-batas kelas, dan juga kelembagaan.

Pada saat yang sama, malangnya pemerintah juga menyediakan jebakan yang bisa saja mengiring agar organisasi keagamaan tergoda untuk mengelola tambang, dengan kapasitas yang tidak mereka miliki selama ini.

Sebuah pertanyaan akhir bagaimana dengan keberadaan ormas yang selama ini justru tidak diasuh oleh pemerintah. Seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang justru lebih awal berdiri berbanding dengan Proklamasi Indonesia.

Keduanya, bersama dengan ormas-ormas lainnya justru menjadi prajurit garda terdepan bagi bangsa Indonesia. Mereka secara mandiri menyelenggarakan amal usaha kalau dalam istilah Muhammadiyah. Sementara di NU lembaga yang terbentang dari pendidikan sampai ekonomi.

Sehingga, tidaklah memungkinkan untuk dilihat sekerdil itu dengan tawaran pengelolaan tambang.

Olehnya, terbitnya PP Nomor 25 tahun 2024 terkait dengan kesempatan bagi ormas untuk mengelola usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu dilihat sekali lagi. Tidak saja terkait dengan pendanaan, tetapi juga kemampuan.

Jangan sampai justru kebalikan dari apa yang dilaksanakan selama ini oleh Pegadaian. Jika Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, maka dengan adanya usaha pertambangan yang diselenggarakan ormas akan berpotensi menyelesaikan masalah dengan wujudnya masalah baru.

Akhirnya, perlu kita kembali melihat bawah warisan yang perlu diteruskan oleh para ulama adalah ilmu pengetahuan. Bukan dengan rupiah yang melimpah, tetapi justru dengan kebijaksanaan dan pemahaman dunia yang lebih baik.