Massa Geruduk Kantor Gubernur Sulsel Desak Rekomendasi PTPN di Enrekang Segera Dicabut

Massa Geruduk Kantor Gubernur Sulsel Desak Rekomendasi PTPN di Enrekang Segera Dicabut

Aksi massa di depan kantor Gubernur Sulsel

Makassar, PANRITA.News – Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) di Makassar, terus berlanjut, Kamis (17/03/2022). Kali ini, mereka mendatangi kantor gubernur Sulsel yang berada di Jln. Urip Soemiharjo, Makassar. Tiba di depan kantor gubernur Sulsel sekitar pukul 12.30 WITA, dan  melakukan orasi secara bergiliran.

Bahkan, presiden buruh, Muktar Guntur Kilat didapuk untuk orasi sekaligus memberikan solidaritas terhadap petani di Enrekang.

Dalam orasinya, presiden buruh sekaligus pendiri Aliansi Buruh Antar Perusahaan (ABAP) tahun 1995 lalu mengatakan, ujian pertama gubernur termuda se Indonesia yang baru dilantik adalah menerima peserta aksi unjuk rasa untuk berdialog. “Kita ingin gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, ST yang langsung menerima kita,” tegas Muktar yang juga mantan jurnalis tabloid Suara Aliansi tahun 2003-2007.

Sayangnya, keinginan sang presiden buruh itu belum bisa terwujud, karena gubernur tidak ada di kantor. “Beliau, gubernur, red, lagi ada acara di luar kantor,” ucap salah seorang staf Kesbangpol.

Selain berorasi, mereka juga mengadakan aksi teatrikal yang menyuarakan jerit para petani korban penggusuran lahan tanaman warga. Syamsir Anchi mendesak gubernur Sulsel untuk segera mencabut surat rekomendasi yang dikeluarkan bupati Enrekang Drs Muslimin Bando.

Sekretaris Pemantau Keuangan Negara cabang Enrekang, Muhtar mengatakan dalam orasinya, apa pun akan dikorbankan untuk kemanusiaan, termasuk jiwa dan raga, hingga tetes darah penghabisan.

Dalam aksi kali ini sempat terjadi insiden ringan, ketika para mahasiswa ngotot untuk memblokade jalan poros utama propinsi, yakni Urip Sumoharjo, tampak antrian panjang kendaraan dari arah kota ke arah Daya. Sempat terjadi dorong mendorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan, beruntung tidak berlangsung lama, dan ada panggilan dari pihak staf Kesbangpol untuk menerima mereka berdialog.

Namun, para perwakilan menolak karena staf tidak bisa mengambil kebijakan. “Bapak di sini sebagai kapasitas apa,” ? Tanya salah seorang mahasiswa.

Namun, tak berselang lama, ternyata Kepala Kesbangpol tiba di kantor gubernur Sulsel, dan langsung mengajak para mahasiswa dan AMPU serta petani untuk berdialog.

Sebelumnya, massa menggeruduk kantor DPRD Sulsel, dan Mapolda Sulselbar, Rabu, (16/03/2022). Massa yang terdiri dari berbagai elemen antara lain, mahasiswa, petani, buruh, dan AMPU serta koalisi LSM untuk Enrekang, tampak menyatu dalam jubelan massa di depan kantor gubernur Sulsel.

Mereka datang membawa 9 poin tuntutan, antara lain ; menuntut pencabutan surat rekomendasi pembaruan HGU PTPN XIV yang dikeluarkan oleh bupati Enrekang, Drs. H. Muslimin Bando, MPd, tertanggal 15 September 2020 lalu; menghentikan penggusuran lahan kebun warga, dan stop menebar racun ternak sapi di Kecamatan Maiwa, dan Cendana; ganti rugi tanaman warga yang diduga dirusak oleh PTPN XIV; PTPN XIV harus angkat kaki dari bumi Massenrempulu; Hentikan penggunaan alat negara untuk menindas rakyat di Maiwa, dan Cendana; Tarik personel Brimob yang bertugas di eks HGU BMT karena tidak netral, dan diduga meneror petani yang lahannya diduga dirusak excavator PTPN XIV. (*)

Tinggalkan Komentar