Opini: Upaya Yang Dapat Dilakukan untuk Pembangunan Ekonomi di Indonesia Selama Masa Pademi

Opini, PANRITA.News – Delapan bulan lalu, tepatnya 2 Maret 2020, Presiden Jokowi bersama jajarannya mengumumkan kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia. Disebutkan, ada dua orang WNI yang terinfeksi virus Corona, yakni seorang ibu (64) dan anak (31) di Depok, Jawa Barat. Dilaporkan, mereka tertular COVID-19 dari seorang warga negara Jepang yang sempat ke Indonesia pada Februari 2020.Hanya butuh waktu 38 hari untuk COVID-19 menginfeksi seluruh provinsi di Indonesia, yakni pada 9 April 2020.Provinsi terakhir yang mengumumkan adanya kasus COVID-19 adalah Gorontalo. Gubernur Rusli Habibie mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama di wilayahnya.

Merespon perkembangan covid yang semakin meningkat pemerintahan mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lockdown, serta karantina wilayah. Langkah ini dinilai akan mencegah penyebaran virus dalam skala besar. PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Langkah besar juga telah diputuskan oleh pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran  virus  yaitu  dengan  memberhentikan  sementara  waktu  akses transportasi di seluruh wilayah Indonesia.

Kementerian Keuangan melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu (2020), menyatakan bahwa pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini pada rentang angka 2,3 persen dan minus 0,4 persen, sedikit lebih tinggi dari proyeksi optimis Bank Dunia 2,1 persen dan untuk pesimis Bank Dunia memprediksi di angka minus 3,4 persen.

Lebih lanjut Kacaribu menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menghadapi masa sulit dengan tingkat ketidakpastian yang belum bisa diprediksi. Perekonomian global dan nasional dipastikan melambat signifikan. Titik kritis dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan terjadi selama April-Juni 2020. Kondisi ini juga seiring dengan semakin banyak daerah yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Lebih lanjut diungkapkan Febrio bahwa pembatasan sosial berskala besar akan menggerus konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi 54-55 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kondisi ini berdampak pada turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Berbagai lembaga internasional mempredeksi turunnya proyeksi ekonomi global tahun ini. Kegiatan dunia usaha juga akan menurun sehingga berpotensi meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja. Sebagai solusi jangka pendek, untuk memperkecil tekanan, pemerintah mempercepat pencairan bantuan sosial secara bertahap mulai April. Stimulus bagi dunia usaha juga diperluas dan diberlakukan pada awal April. Selain itu, suntikan stimulus baru disiapkan untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari kebangkrutan. Stimulus ekonomi juga akan diarahkan untuk mendukung penduduk rentan miskin yang di atas 20 persen dan pengusaha menengah ke bawah. Imbas dari setiap kebijakan setiap negara dan kebijakan negara itu sendiri menimbulakan kelumpuhan sebagian sistem perekonomianseperti halnya sistem ekspor dan impor yang tertunda.

Di saat seperti ini dibutuhkan komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dan juga para pelaku usaha dalam negeri. Keputusan pemerintah dalam memberikan tunjangan atau insentif kepada masyarakat yang terdampak sudah sangat tepat dan sesuai dengan fungsi keberadaan Negara itu sendiri.

Di sisi lain pihak perusahaan swasta juga mesti menunjukkan peran kemanusiaan serta kekeluargaannya terhadap masyarakat yang terdampak. Hal ini akan sangat membantu penahanan merosotnya nilai-nilai kesejahteraan di masyarakat akibat pandemi. Begitu juga dengan masyarakat yang masih terbilang mampu untuk saling mendukung usaha-usaha kecil di masyarakat misalnya usaha kuliner atau jenis usaha mikro lainnya.

Permasalahan  yang dialami  pelaku UMKM  sangatlah beragam.  Mereka mengeluhkan  berbagai  dampak  pandemi  di  antaranya  penjualan  menurun, kesulitan bahan baku, distribusi terhambat, kesulitan pemodal,serta produksi yang terhambat. Kesulitan-kesulitan  yang dialami oleh sektor  bisnis selama pandemi turut dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga berimbas  pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan karyawan agar menjaga stabilitas arus kas keuangan perusahaan (cash flow). Kondisi semacam ini akan semakin memperparah kesejahteraan – kesejahteraan masyarakat jika tidak ada langkah yang tepat dan bijak dari pemerintah.

Pemerintah harus memberikan sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat untuk mandiri di tengah kondisi pandemi Covid-19, bukan hanya berdiam diri tanpa produktivitas atau kreativitas yang dihasilkan. Strategi yang terbaik dalam melihat ini semua yakni masyarakat harus pintar membaca peluang ekonomi ditengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Pandemi mematikan sektor ekonomi, tapi tidak mematikan ide untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah sebagai fasilitator harus memberikan pelatihan-pelatihan edukatif.

Ada beberapa langkah atau upaya yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan di tengah pandemiCovid-19 yaitu:

1.    Perlu dilakukannya identifikasi mengenai potensi dan pengembangan usaha terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, mikro, menengah, petani dan kelompok tani.

2.    Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha melalui program pendamping.

3.    Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.

4.    Koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.

Sedangkan, agenda sistem ekonomi kerakyatan di tengah pandemi Covid-19 yang lainnya yang dapat diterapkan adalah:

1.      Sumber daya ekonomi yang semakin dikembangkan aksesnya. Pelaku ekonomi rakyat tentunya harus bisa mengakses sumber daya ekonomi seperti modal, bahan baku, dan informasi. Program pemerintah untuk membangun infrastruktur pada daerah terdepan, terisolir, dan terbelakang juga merupakan bentuk lain dari akses kepada sumber daya ekonomi seperti pasar.

2.      Perlunya penataan kelembagaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penataan kelembagaan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan adalah:

a. Pemberian izin usaha yang diperlukan pelaku ekonomi rakyat perlu diberikan dengan cepat, mudah, dan murah. Meskipun saat ini pemerintah gencar untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perijinan, namun kebijakan ini masih menjadikan investor dari luar sebagai prioritas. Pelaku ekonomi rakyat masih berada di pinggiran. Perijinan yang seharusnya merupakan pengungkit bagi pengembangan usaha rakyat dalam praktik masih menjadi beban.

b. Memastikan agar pelaku ekonomi besar/global tidak memasuki sektorsektor ekonomi yang menjadi bidang gerak ekonomi rakyat. Sepuluh paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah berfokus untuk mendatangkan investor dari luar. Kebijakan tersebut belum diimbangi dengan upaya melindungi dan memberdayakan pelaku usaha ekonomi rakyat.

c. Kolaborasi dan pola kerja sama antar pelaku ekonomi rakyat dengan pelaku ekonomi besar/global perlu menjadi praktik bisnis dominan di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah memiliki sarana dengan menjadikan semua BUMN/BUMD sebagai promotor kerja sama dengan pelaku ekonomi rakyat.

Serta salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh para golongan generasi muda yang menjadi bonus demografi negara bisa melakukan upaya guna tetap meningkatkan produktifitas dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah yang dapat diambil diantaranya:

1.      Melakukan usaha informal berbasis aplikasi. Langkah ini dianggap efektif dalam meningkatkan produktifias karena ditengah kondisi saat ini banyak masyarakat yang tidak bisa keluar rumah untuk membeli bahan kebutuhannya sehingga dengan melalui media belanjan online mereka bisa tetap mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan juga golongan yang mennjadi bonus demografi dapat menjadi tetap produktif ditengah kondisi saat ini.

2.      Memanfaatkan situasi melalui inovasi. Langkah ini harus dilakukan guna dapat mendorong diri setiap golongan generasi muda yang menjadi bonus demografi negara untuk tetap produkif diantaranya adalah dengan membuat kelompok dalam berbisnis atau membuat inovasi via aplikasi atau onlie seperti halnya di kota bandung dimana sekelompok pemuda membuat aplikasi untuk para warga berbelanja kebutuhan di pasar tradisional sehingga mereka bisa membatu dua golongan sekaligus yaitu pedagang pasar dan juga warga yang menjadi konsumen dimana kelompok ini menjadi pelantara diantara keduanya.

3.      Memanfaatkan media sosial untuk berbisnis dan berinovasi. Di era saat ini banyak langkah yang dapat ditempuh oleh para generasi muda diantaranya yaitu melalui bisnis berbasis media sosial dimana dengan melalui media sosial tidak akan terciptanya kontak langsung dan dapat mencegah penularan virus serta tetap menjadi golongan yang produktif.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 hingga sekarang membawa dampak yang signifikan bagi negara. Hampir seluruh negara di dunia terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Salah satu negara yang terkena dampaknya adalah Indonesia. Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya pada kesehatan masyarakat namun juga berdampak pada ekonomi kerakyatan atau kesejahteraan ekonomi negara hingga ekonomi masyarakat.

Pandemi Covid-19 berimbas kepada sektor ekonomi baik negara, perusahaan hingga masyarakat tentu sangat membutuhkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Secara penerapan memiliki konsep kolektivitas atau gotongroyong. Dengan informasi penurunan angka pertumbuhan ekonomi, tentu kita akan bisa benahi ketika saling bahu-membahu. Di saat seperti ini dibutuhkan komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dan juga para pelaku usaha dalam negeri.

Ada beberapa langkah atau upaya yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi Covid-19 yaitu : pertama, melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya. Kedua, melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping. Ketiga, program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha. Keempat, melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.

Penulis: Christoper nuh
Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Fajar Makassar

Tinggalkan Komentar