Ingat! Mudik Lokal Kawasan Aglomerasi Juga Dilarang

Jakarta, PANRITA.News – Pemerintah secara resmi juga telah melarang mudik lokal di wilayah aglomerasi yang sebelumnya diperbolehkan.

Juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan, pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten kota aglomesasi demi mencegah interaksi fisik sebagai cara transimisi Virus Corona

“Mohon dipahami bahwa SE Satgas no 13/2021 adalah tentang Peniadaan Mudik. Jadi yang dilarang adalah mudik,” kata juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, dikutip dari detik.com, jumat (7/5/2021).

Khusus untuk Sulsel sendiri, yang termasuk dalam wilayah aglomerasi adalah kawasan Mamminasata meliputi Makassar, Sungguminasa(Gowa), Maros, dan Takalar.

“Mengapa Mudik dilarang? Karena mudik itu digunakan untuk silaturahmi secara fisik. Pertemuan fisik antar keluarga, handai taulan tidak mungkin tidak bersentuhan tubuh melalui salaman, salim, cipika cipiki, atau berpelukan. Virus COVID ini menular melalui sentuhan, tidak menjalankan 3M secara disiplin dan konsisten,” Jelasnya.

Kebijakan ini, jelas Wiku, dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah untuk melindungi masyarakat agar tidak terpapar Covid-19.

“Pertama adalah sirkulasi varian virus mutasi dari luar negeri yang berpotensi lebih berbahaya. Kedua, masyarakat ingin bersilaturahmi fisik dengan mudik. Kami tidak ingin terjadi seperti keadaan di India,” terangnya

Wiku menjelaskan, pemerintah telah menetapkan larangan mudik 6-17 Mei 2021, sehingga tidak ada alasan bahwa mudik diperbolehkan termasuk diwilayah yang masuk kawasan aglomerasi.

“Di dalam Permenhub No. 13/2021 juga tidak ada pernyataan bahwa ada pengecualian mudik bagi wilayah aglomerasi. Hanya di dalam pasal 3 ayat (5) dinyatakan bahwa pengoperasian dan penggunaan moda transportasi darat di dalam wilayah aglomerasi tetap berjalan untuk kepentingan mendesak dan nonmudik dengan memperhatikan pembatasan jumlah operasional, sehingga mobilitas di dalam wilayah aglomerasi tetap diperbolehkan untuk kepentingan nonmudik,” tuturnya.

“Masyarakat dalam wilayah aglomerasi tetap dapat bermobilisasi untuk kepentingan mendesak dan nonmudik,” tegasnya

Kebijakan ini tambah Wiku, guna menyadarkan masyarakat akan bahaya Covuid-19, sehingga diharapkan masyarakat dapat membantu untuk menekan angka kasus positif.

“Kesadaran masyarakat dan tanggung jawabnya itu harus didorong. Akan berat tugas bangsa ini kalau hanya pemerintah yang memikul upaya mengendalikan COVID ini. Harus dengan dan dari masyarakat juga,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar